VIDEO

VIDEO: Mau Kerja Keluar NTT Tanya Informasi ke Dinakertrans

Agar bisa meminimalisir keberangkatan tenaga kerja (TK) illegal maka pemerintah hendaknya mempermudah proses urus dokumen

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Agar bisa meminimalisir keberangkatan tenaga kerja (TK) asal NTT secara illegal keluar NTT maka pemerintah hendaknya mempermudah proses dokumen ketenagakerjaan. 

"Kalau pengurusan dokumen ketenagakerjaan sudah dipermudah maka pasti meminimalisir keberangkatan TK secara illegal. Karena itu Pemda NTT termasuk pemerintah Kabupaten/Kota di NTT harus mempermudah akses itu ke calin-calon TK," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT, Abraham Pauliyanto, Rabu (4/4/2017) sore, saat dihubungi Pos Kupang melalui telepon genggamnya, dari Kupang ke Jakarta.

Paul dimintai komentar terkait upaya meminimalisir kasus TK illegal. Paul mengatakan, setiap calon TK asal NTT yang ingin bekerja keluar NTT entah itu di wilayah Indonesia atau ke luar negeri, hendaknya bisa mencari informasi resmi tentang ketenagakerjaan ke dinakertrans setempat. Karena darisana TK bisa mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat sebelum menentukan sikap hendak bekerja dimana dan sebagai apa.
Di dinakertrans, tambah Paul, calon TK juga akan tahu apa saja prosedur yang harus dilakukan sebelum berangkat ke luar negeri dan mana saja perusahaan yang resmi. Dengan demikian calon TK tidak akan mudah diperalat dan ditipu dan akhirnya menjadi TK illegal.

Menurut Paul, seringkali calon TK terpaksa menjadi TK karena ketiadaan dokumen ketenagakerjaan seperti KTP, KK,  akta kelahiran, ijasah dan surat lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak mendapat akses yang baik untuk mengurus surat dimaksud. Dan kondisi ini adalah fakta yang masih terjadi sejak dulu hingga saat ini.

Itulah yang menyebabkan, calon TK, mudah 'ditangkap' oleh calo TK dan akhirnya terperangkap untuk menjadi TK Illegal. Karena dokumen atau identitasnya dipalsukan karena tidak diterbitkan di daerah asal tapi di kabupaten lainnya. Dengan kondisi ini maka calon TK akan 'berhutang' kepada calo atau perusahaan PTKIS karena telah mengurus dokumen dimaksud. Akibatnya ketika sudah bekerja, gaji TK itu harus dipotong untuk membayar jasa pengurusan dokumen tadi. Selain itu, demikian Paul, bisa saja calon TK dipekerjakan tanpa bekal pengetahuan dan skill yang memadai. Akhirnya TK akan mendapat perlakuan buruk selama bekerja disana.
Karena itu, Paul berharap, sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota bisa memperhatikan dan menyelesaikan persoalan ini.
Salah satu dokumen TK yang penting adalah KTP dan hal ini harus segera diselesaikan.

"E ktp harus cepat direalisasikan. Karena KTP itu adalah dasar kependudukan dari calon TK selain akta kelahiran," kata Paul.
Paul menambahkan, sejak dulu dia tidak setuju dengan adanya moratorium pemberangkatan tenaga kerja ke dalam atau keluar negeri. Pasalnya, dengan moratorium itu justru bisa menumbuhkembangkan praktek TKI Illegal.

"Memoratorium pemberangkatan TKI tidak menyelesaikan masalah TKI Illegal tapi justru bisa menyuburkan praktek TKI Illegal. Kenapa? karena orang masih terus mencari pekerjaan. Jalan keluar yang terbaik unruk meminimalisir TKI Illegal.adalah mempermudah pengurusan dokumen calon TK sperti yang sudah saya jelaskan tadi," kata Paul.

Paul berharap pemerintah setempat khususnya dinakertrans bisa rutin melakukan pengawasan ke perusahaan atau perkebunan tempat tenaga kerja asal NTT itu bekerja. Dengan demikian, bisa diketahui dari dekat kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja dimaksud dan apakah hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan itu sudah dijalankan dengan baik dan benar atau tidak.

"Seharusnya  pemerintah dan DPRD menganggarkan anggaran untuk pengawasan terhadap tenaga kerja asal NTT yang bekerja di perkebunan sawit," kata Paul.

Paul mengatakan, Apjati NTT rutin mengadakan pertemuan kordinasi dengan berbagi pihak terkait ketenagakerjaan. "Tanggal 6 atau 7 April ini kami akan melakukan pertemuan kordinasi dengan pihak terkait  untuk membicarakan tentang human trafficking dan ketenagakerjaan," kata Paul.

Pertemuan itu akan diikuti oleh Apjati NTT,  dinakertrans, Bp3TKI di kabupaten/kota terdekat. (vel)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved