Pungutan Biaya UN, Sekda Kupang: Ini adalah Kesalahan di Tingkat Pemprov NTT

Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, yang dimintai tanggapannya, Selasa (4/4/2017) malam, membenarkan adanya masalah biaya untuk penggan

Pungutan Biaya UN, Sekda Kupang: Ini adalah Kesalahan di Tingkat Pemprov NTT
POS KUPANG/JULIANUS AKOIT
Hendrik Paut 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

POS-KUPANG.COM, OELAMASI -- Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, yang dimintai tanggapannya, Selasa (4/4/2017) malam, membenarkan adanya masalah biaya untuk penggandaan dokumen soal dan lembar administrasi lainnya.

"Ini adalah kesalahan di tingkat Pemprov NTT. Mereka baru beritahu tentang ketiadaan dana pada bulan Februari 2017. Sementara penetapan dan pengesahan APBD 2017 sudah selesai dilakukan pada bulan Desember 2016 lalu. Akibatnya kami di Kabupaten/Kota yang pontang-panting kesana-kemari cari dana," keluh Paut.

Tentang solusinya, kata Paut, Pemkab Kupang mempunyai dua opsi. Pertama, terpaksa memungut dari dana BOS yakni per siswa dipotong Rp 18.500 atau jumlah lainnya yang telah disepakati. Kedua, mencari sumber dana dari penggeseran dan penundaan pembiayaan program lainnya yang tidak mendesak.

"Nanti akan diperhitungkan dalam perubahan APBD 2017 pada bulan September 2017. Tentunya ini harus meminta persetujuan DPRD Kabupaten Kupang," jelas Paut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Jerry Manafe, selaku Koordinator Komisi B dan C yang membidangi masalah ekonomi dan pendidikan, saat dimintai tanggapannya, mengatakan sangat menyesalkan amburadulnya persiapan UN dari tingkat SD sampai SMA/SMK.

Menurutnya, memang ada perubahan regulasi tentang ambilalih sebagian urusan bidang kependidikan di tingkat kabupaten/kota oleh Pemprov NTT. Namun itu tidak diantisipasi jauh-jauh hari.

"Padahal regulasinya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Orang Kupang bilang air sudah di batang leher baru dong batasibuk sana sini. Akhirnya bikin susah orang lain saja. Itu salahnya Pemprov NTT dan Pemkab Kupang," kata Manafe.

Tentang solusinya, Manafe minta eksekutif segera menyampaikan kepada legislatif untuk dipikirkan jalan keluarnya.

"Kami Dewan wajib memback-up bila itu untuk kepentingan anak-anak sekolah, kepentingan rakyat Kabupaten Kupang. Saya minta segera dikonsultasikan bersama legislatif. Agar dicari jalan keluarnya," pintanya.

Ny. Maria Soares, salah satu orangtua siswa mengaku heran dengan pungutan dari pemerintah.

"Katanya ada program sekolah gratis dari SD sampai SMP. Tapi kok pemerintah masih pungut doi (uang) dari kami lagi? Saya punya dua orang, anak satu dan ponakan satu yang kami sekolahkan. Dua orang hampir Rp 40 ribu. Bagi saya penjual sayur, itu sangat besar," keluh Ny. Soares. Dua anaknya bersekolah di SD Inpres Noelbaki.

"Boleh pakai tahan kami punya uang. Tapi setelah itu harus kasih kembali. Itu uang besar sekali. Percuma saja bilang sekolah gratis tapi pemerintah masih mengemis uang di kami orang miskin. Jokowi bilang gratis, tapi pejabat masih minta uang di kami orang miskin," keluh seorang bapak, di Terminal Noelbaki. Ia mengaku anaknya bersekolah di SD Santu Josep Noelbaki.*

Penulis: Julius Akoit
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved