Wajib Pajak Berani Sembunyikan Harta, Ini Sanksinya

Wilayah kerja KPP Pratama Kupang ada dua Kepala Daerah yang terdaftar di KPP Prtama Kupang sudah mengikuti TA.

Wajib Pajak Berani Sembunyikan Harta, Ini Sanksinya
Tribun Medan/DANIL SIREGAR
Wajib pajak memadati Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Medan, Sumatera Utara, Jumat (31/3/2017). Hari terakhir program Tax Amnesty, penghitungan hasil sementara jumlah penerimaan untuk Sumut melampui target berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp4,933 triliun. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Wilayah kerja KPP Pratama Kupang ada dua Kepala Daerah yang terdaftar di KPP Prtama Kupang sudah mengikuti TA.

Bagi beberapa Kada yang belum mengikuti TA, kata Kepala Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Agus Budiono, Senin (3/4/2017), ketika muncul implementasi atau aturan pelaksanaan Pasal 18 UU Amnesty maka semua data yang berkaitan dengan harta yang selama ini belum dilaporkan di SPt akan ditarik.

"Karena dipasal tersebut menyebutkan apabila Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta yang selama ini belum dilaporkan di SPt atau yang sudah ikut TA tapi masih ada harta yang disembunyikan maka itu akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang belum dikenakan pajak, kemudian dihitung pajak terhutangnya dengan tarif yang bisa sampai 30 persen ditambahi sanksi. Kalau belum ikut TA sanksinya dua persen per bulan, kalau sudah ikut TA tapi ada harta yang disembunyikan maka atas harta disembunyikan sanksinya 200 persen," tuturnya.*

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved