Pencemaran Laut Timor, Pemerintah Indonesia Tuntut Ganti Rugi 5 Juta Dollar kepada Australia

Pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta Dollar (Rp 510 miliar) dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT

Pencemaran Laut Timor, Pemerintah Indonesia Tuntut Ganti Rugi 5 Juta Dollar kepada Australia
www.abc.net.au
Laut Timor 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

POS-KUPANG.COM, OELAMASI -- Pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta Dollar (Rp 510 miliar) dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PTTEP Australias Sea Operations selaku operator Blok Montara. Itu ganti rugi sosial, belum termasuk ganti rugi akibat kerusakan biota laut.

"Akibat tumpahan minyak dan gas di Laut Timor, berdampak sangat besar terhadap kerusakan lingkungan hidup terutama kerusakan biota laut," jelas Prof. Dr. Hasyim Jalal, salah satu anggota Pokja Kronologis dan Hukum Kasus Blok Montara, ketika berbicara kepada para wartawan di Restoran Nelayan-Kupang, Jumat (31/3/2017) petang.

Menurutnya, pemerintah dalam bulan April 2017 nanti akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PTTEP Australias Sea Operations selaku operator kilang minyak di Blok Montara. Tim Ganti Rugi sedang bekerja.

Sedangkan tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta Dollar yang diajukan sejak tahun 2011 adalah ganti rugi sosial (CSR), bukan ganti rugi karena kerusakan lingkungan hidup (biota laut).

"Karena itu tim hari ini datang ke Kupang dan melanjutkan ke Rote Ndao untuk menelusuri dan mengumpulkan data atau saksi kasus Blok Montara. Guna diajukan dalam tuntutan perdata (ganti rugi) di pengadilan nanti," jelasnya.

Ia mengakui tim sudah bekerja selama 7 tahun lebih dan belum menghasilkan apa-apa. Bahkan sering berganti anggota tim, termasuk bergantinya pemerintah dan kementerian yang terkait kasus ini.

"Pemerintah sudah menekan PTTEP Australias Sea Operations selaku operator kilang minyak di Blok Montara. Bahkan mengancam semua kontraknya di Indonesia dicabut saja jika tidak membayar ganti rugi tersebut," jelasnya.

Selain rakyat, yaitu petani rumput laut mengajukan gugatan class action, pemerintah juga berupaya mengajukan gugatan perdata terkait ganti rugi.

Menurutnya pemerintah melibatkan sedikitnya puluhan ahli dan pakar untuk membantu merealisir tuntutan ganti rugi dimaksud.

Halaman
12
Penulis: Julius Akoit
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved