DPRD Manggarai Barat Minta Pemerintah Bertemu Mendagri

Polemik soal pantai Pede di Labuan Bajo masih hangat hingga saat ini. Ini tiga rekomendasi DPRD Manggarai Barat terkait masalah ini

DPRD Manggarai Barat Minta Pemerintah Bertemu Mendagri
Pos Kupang/Servan Mammilianus
SIDANG - Suasana sidang di DPRD Mabar, Kamis (30/3/2017) 

Laporan wartawan Pos Kupang, Servan Mammilianus

POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO - DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), merekomendasikan tiga poin penting kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, terkait polemik Pantai Pede.

Tiga poin itu, yakni meminta Pemerintah Kabupaten agar bersama-sama DPRD menghadap Mendagri, terkait surat yang sudah dikeluarkan oleh Mendagri agar Gubernur NTT menyerahkan aset Pantai Pede ke Pemda Mabar.

Poin kedua, mendesak Pemda segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk menghentikan semua aktivitas oleh PT Sim di Pantai Pede.

Ketiga, mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan gubernur, DPRD Propinsi dan DPR RI terkait surat dari Mendagri.

Tiga rekomendasi itu muncul, setelah rapat yang berlangsung alot di ruang sidang utama lantai dua Kantor DPRD Mabar, Kamis (30/3/2017).

Sebelumnya, dalam sidang itu Pemkab Mabar, melalui Asisten Tiga Agustinus Hama, menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait penanganan polemik Pantai Pede.

Rapat hari itu dipimpin Ketua DPRD Blasius Jeramun, didampingi dua wakilnya Fidelis Sukur dan Abdul Ganir.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved