Jadi BLU, Undana Dituntut Transparan

Laporan Wartawan Pos Kupang, Maksi Marho

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dituntut agar transparan, akuntabel dan efisien, khususnya dalam perencanaan dan pengelolan keuangan.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (PPK-BLU) tidak semata-mata membuat Undana berorientasi keuntungan, tetapi tetap mengedepankan pelayanan yang baik kepada mahasiswa dan masyarakat.

Demikian diingatkan Kasubag Pembinaan PNBP dan BLU Kemeristek Dikti, Ana Rahmatul Zulfa, SE., ME ketika memberikan pendapatnya pada acara sosialisasi BLU di ruang teater lantai tiga gedung rektorat Undana
Penfui, Jumat (24/3/2017).

"Meski mendapat kebebasan dan fleksibilitas dalam perencanaan tetapi harus transparan, akuntabel dan efisien,"
kata Zulfa. Zulfa menjelaskan, setiap unit harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dimasukkan dalam DIPA BLU.

Pola keuangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus disertai komitmen para pimpinan Undana dalam
pengelolaannya.

Sebagai contoh, kata Zulfa, dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan menjadi PPK BLU, Undana harus menyiapkan semua dokumen termasuk remunerasi para pegawai. Sementara untuk tunjangan kinerja (tukin), dibebankan pada anggaran PNBP.

Pasalnya, pemerintah tidak lagi menanggung tukin para pegawai Undana, karena telah mengurus keuangan
sendiri.

Sementara Kasubdit Pembinaan PK BLU Kemenristek Dikti, Muhammad Rusna dalam paparanya mengatakan, PK BLU tak semata-mata berorientasi keungungan, tetapi pada pelayanan kepada mahasiswa bahkan masyarakat
yang lebih baik.

"Jadi semata-mata hanya meningkatkan layanan kepuasan
masyarakat kepada Undana," katanya.*