Stok Obat Kemoterapi di Kupang Habis

Ombudsman Surati Direktur RSUD Kupang

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, S.H, telah menyurati Direktur RSUD Prof.Dr. WZ Johannes Kupang untuk segera mengatasi kehabisan st

Ombudsman Surati Direktur RSUD Kupang
PK/VEL
Darius Beda Daton, SH, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, S.H, telah menyurati Direktur RSUD Prof.Dr. WZ Johannes Kupang untuk segera mengatasi kehabisan stok obat, terutama obat kemoterapi, jantung dan kejiwaan yang selalu terjadi selama ini.

Darius mengaku selalu mendapat pengaduan dari pasien cuci darah, kemoterapi, jantung dan pasien lain tentang kehabisan obat di RSUD Johannes KUpang.

"Masalah kehabisan obat di RSUD Johannes Kupang sudah rutin terjadi. Sepertinya tidak ada penanganan serius dari pihak rumah sakit. Kami sudah surati direktur rumah sakit dan Komisi V DPRD NTT," kata Darius, Jumat (20/1/2017).

Ia menjelaskan, setiap kali mendapat pengaduan pasien, pihaknya langsung berkoordinasi secara lisan melalui telepon kepada direktur RSUD Johannes Kupang, dan biasaya hal itu langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Namun yang disesalkan Darius, kenapa persoalan itu selalu saja terjadi dan ada kesan bahwa saat koordinasi baru masalah diatasi.

"Beberapa kali setelah saya telepon direktur, barulah masalah ditindakalanjuti dan obatnya ada beberapa hari kemudian. Hari Kamis (19/1/2017) saya telepon direktur, katanya dia akan berkoordinasi dengan pihak instalasi farmasi untuk mengatasinya," kata Darius.

Darius mengatakan, untuk mengatasi persoalan kehabisan obat di rumah sakit, seharusnya direktur berkoordinasi dengan instalasi farmasi dan lebih khusus lagi dengan perusahaan farmasi. Dengan demikian, lanjutnya, perusahaan farmasi bisa menalangi dahulu obat-obatan itu sebelum rumah sakit punya uang kontan.

"Tidak mungkin pihak perusahaan farmasi tidak mau membantu jika ada masalah insidentil. Apalagi obat prioritas seperti kemo, jantung dan cuci darah. Asalkan saja RSU jangan tunggak membayar sampai berbulan-bulan. Kalau tunggak bayar pasti perusahaan farmasi enggan membantu," kata Darius.

Ia menambahkan, dalam laporan akhir tahun rumah sakit menyebutkan rumah sakit tekor dalam pengadaan obat untuk sakit kronis seperti kanker, sehingga rumah sakit mengalami defisit anggaran.

Meski demikian, kata Darius, defisit tidak akan terjadi karena obat-obatan yang dipakai pasien pastinya akan diklaim rumah sakit kepada BPJS. Artinya, uang yang telah dikeluarkan RSUD Johannes Kupang untuk beli obat dimaksud akan dikembalikan oleh BPJS.

Persoalannya, tegas Darius, apakah hal itu terjadi atau tidak, apakah prosedur dan mekanismenya berjalan atau tidak.

"Pihak BPJS tentu akan membayar klaim dari rumah sakit sehingga mahalnya obat yang dibeli tidak jadi masalah karena uangnya akan dikembalikan," kata Darius.

Mengenai informasi bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) di rumah sakit hanya satu orang yang menangani semua proyek karena alasan tidak ada yang mau jadi PPK, Darius mengaku juga mendapat informasi itu.

Namun, tegas Darius, kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena jika hanya ada satu PPK yang harus menangani begitu banyak proyek pengadaan barang termasuk obat-obatan di rumah sakit, lanjutnya, maka akan banyak pengadaan yang terlambat.

"Informasinya bahwa semua pegawai di rumah sakit takut menjadi PPK karena nanti masuk penjara. Menurut saya, kalau PPK kerjanya benar dan sesuai aturan tidak akan masuk penjara. Saya harap persoalan obat ini segera diatasi," kata Darius. (vel)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved