Polce Amalo Protes Usai Pelantikan 896 Pejabat Setda Kota Kupang

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Kupang, Polce Amalo, SH protes seusai pelantikan 896 pejabat lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang, Senin (9

Polce Amalo Protes Usai Pelantikan 896 Pejabat Setda Kota Kupang
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Walikota Kupang, Yohanna E Lisapaly melantik enam lurah dalam acara pelantikan pejabat lingkup pemerintah Kota Kupang 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Kupang, Polce Amalo, SH protes seusai pelantikan 896 pejabat lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang, Senin (9/1/2017).

Polce protes karena dalam penggabungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Diklat Kota Kupang, tak seorang pun pejabat dari Badan Diklat yang masuk ke Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kupang.

Saat Plt Walikota Kupang, Johanna E Lisapaly, SE, MSi memberikan sambutan, Polce Amalo tiba-tiba mendatangi dua wartawan Pos Kupang yang meliput kegiatan tersebut. "Pos Kupang, tolong tulis. Mutasi ini tidak benar. Sepertinya dibuat terburu buru," ujarnya.

Di tempat tersebut ada banyak wartawan sehingga Polce menjadi pusat perhatian. Polce dengan suara cukup besar memberikan keterangan padahal di podium Plt Walikota Kupang masih memberikan sambutan. Wartawan pun langsung mewawancarai mantan Sekretaris Badan Diklat tersebut.

Mengingat nada suaranya agak nyaring anggota Pol PP meminta agar Polce tidak ribut.

"Khusus dari badan Diklat itu ada penggabungan dengan BKD. Tidak satupun pejabat dari Diklat masuk di BKD. Apakah memang regulasi seperti itu? Apakah aturan seperti itu atau ada penipuan data sehingga Plt Walikota Kupang tidak tahu. Jangan sampai jabatan kami dibuat tidak memenuhi syarat. Padahal pelantikan itu harus berdasarkan DUK. Saya sekretaris badan Diklat tapi satupun pegawai dari badan Diklat tidak ada yang masuk padahal kita penggabungan struktur," katanya.

Polce Amalo yang juga mantan Kabag Hukum Setda Kota Kupang mengatakan akan pelajari mutasi tersebut. Untuk gugat ke Pengadilan TUN diberikan waktu 12 hari.

"Apakah benar atau tidak ada data yang diberikan. Tadi waktu dibaca saya sekretaris dinas pariwisata. Tapi bukan masalah itu, pengaturan birokrat ini harus benar sesuai aturan. Itu yang kami kecewa. Kami adalah badan yang sama seperti badan kepegawaian. Baca PP 18 dengan baik, ada surat edaran dari kementerian nomor 30 tanggal 4 November. Apakah memang regulasi seperti itu," ujar Polce Amalo.

Dalam pelantikan pejabat lingkup Pemkot Kupang di Restoran Oriental, ada tiga pejabat eselon II sebelumnya tidak mendapat jabatan lagi yakni Gabriel Kahan (mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang, Gabriel Seran (Kepala Badan Perpustakaan Daerah) dan Yanto Parera (staf ahli).

Pemkot Kupang sebelumnya memiliki 35 SKPD. Saat ini tersisa 32 SKPD karena ada dua yang merger yakni BLHD dengan Dinas Kebersihan, lalu BKD dan Badan Diklat sedangkan Dinas Pertambangan dihilangkan sama sekali.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Drs. Jacob Laurens Tokoh, MSi mengatakan tiga orang yang tidak mendapat jabatan ini adalah ASN sehingga bisa ditempatkan sebagai tenaga fungsional. Menurutnya, Pemkot Kupang baru dapat satu PP tentang pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota sehingga bisa saja seorang dari mereka mendapat jabatan itu.

"Kita tunggu petunjuk dari pusat. Mereka tenaga yang cukup potensial dan bisa dimanfaatkan. Korpri itu ada tapi apakah mereka mau turun eselon III?" ujarnya. (ira/nia)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved