Tanggapan Komisi Yudisial Atas Sejumlah Larangan di Persidangan Kasus Ahok

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, keputusan menggelar sidang secara terbuka atau tertutup

Tanggapan Komisi Yudisial Atas Sejumlah Larangan di Persidangan Kasus Ahok
KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA
Komisioner Komisi Yudisial, Farid Wajdi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016) 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan, keputusan menggelar sidang secara terbuka atau tertutup merupakan kewenangan hakim.

Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim Ketua Sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.

Oleh karena itu, jika sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa (3/1/2017) kemarin disertai banyak aturan hingga terkesan tertutup, maka itu pun merupakan kewenangan hakim.

"Kedudukan Hakim Ketua Sidang sebagai pimpinan sidang menempatkan dia sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa, semua tanya jawab harus melalui dia, dan semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya," kata Farid, saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).

"Tidak berbeda dengan prinsip tata tertib persidangan pada umumnya. Segenap izin proses persidangan ditetapkan sesungguhnya berada pada otoritas atau kewenangan Hakim Ketua Sidang. Boleh atau tidak boleh dilakukan pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar (televisi) hanya izin terlebih dahulu dari Hakim Ketua Sidang," tambah Farid.

Menurut Farid, hakim mempunyai alasan tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan aturan tersebut.

Alasan itu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa, serta menjaga kemandirian hakim sebagai penyelenggara persidangan.

"Masalah pemberian izin atau tidak memberi izin oleh Hakim Ketua Sidang dimaksud masih dalam lingkup yang berkaitan dengan kemandirian dan kebebasan pengadilan atau hakim. Sebagai negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan," kata dia.

Farid menilai, sidang Ahok sebenarnya terbuka. Namun, lantaran pengadilan hanya membuka satu pintu, kemudian ada pengawalan ketat kepolisian serta tidak memperbolehkan tamu persidangan yang hadir untuk membawa alat rekaman.

Hal ini menimbulkan kesan persidangan kasus Ahok menjadi overprotektif.

Halaman
12
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved