Aliance Pembela Keadilan Gagal Temui Bupati Malaka

Masa yang mengatas namakan diri aliance pembela keadilan gagal menemui Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, Senin (19/12/2016) di kantor DPRD

Aliance Pembela Keadilan Gagal Temui Bupati Malaka
dion kota
Bupati Malaka dr. Stef Bria Seran, MPH 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG.COM, BETUN -- Masa yang mengatas namakan diri aliance pembela keadilan gagal menemui Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, Senin (19/12/2016) di kantor DPRD Malaka karena tidak memenuhi kata sepakat.

Karena keterbatasan ruangan DPRD Malaka, Bupati Malaka mengajukan syarat agar yang melakukan dialog hanya 5 orang perwakilan pendemo yang memiliki KTP Malaka. Namun hal ini tidak disanggupi para pendemo yang menginginkan 10 orang perwakilan untuk bertemu bupati malaka.

Masa yang datang ke kantor DPRD Malaka sekitar pukul 13.00 Wita dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat pun akhirnya hanya bisa melihat bupati malaka meninggalkan kantor DPRD malaka sambil melambaikan tangan kepada para pendemo.

Masa Aliance pembela keadilan yang berjumlah sekitar 40- an orang menuntut Pilkades serentak dibatalkan karena dinilai cacat hukum. Masa juga menuntut berbup terkait Pilkades harus dicabut dan SK bupati terkait hasil seleksi tertulis calon kades harus dicabut.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran yang dimintai tanggapan terkait tuntutan aliance pembela keadilan mengatakan, perbedaan pendapat dengan pemerintah merupakan hal yang biasa.

Dirinya mempersilakan para pendemo untuk menggugat Perbup terkait Pilkades jika memang dirasa cacat hukum. Namun bupati Stef menegaskan Pilkades serentak akan tetap berjalan.

" Jika rakyat tidak setuju dengan kebijakkan pemerintah itu hak mereka silakan saja. Tetapi salurkan sesuai dengan koridornya jangan sampai memaksakan kehendaknya. Kalau menurut mereka tidak benar silakan gugat di PTUN karena ini terkait keputusan pejabat tata usaha negara," ujar Bupati Stef.

Dirinya memastikan Pilkades serentak 22 Desember mendatang tetap jalan walaupun masa yang mengatas namakan diri aliance pembela keadilan mendaftarkan gugutannya ke PTUN.

Dirinya berharap agar pelaksana pilkades mendatang berjalan dengan baik tanpa terjadi keributan. Dirinya meminta pihak keamanan bersikap tegas jika ada oknum yang mengganggu jalannya pilkades serentak.

" Tidak ada ketentuan yang mengatur jika sedang sengketa Pilkades tidak jalan. Penyelenggaraan pemerintah tidak boleh mandek. Saya tegaskan disini jika mereka yang tidak datang hari ini (yang tidak berdemo, red) bukan berarti jumlahnya sedikit. Saya ingatkan bupati dan wakil bupati dipilih oleh mayoritas masyarakat malaka," ujarnya dengan nada tegas.

Sementara itu, perwakilan aliance pembela keadilan, Wilfridus Sonlau, mengaku kecewa karena bupati terkesan tidak ingin bertemu dengan para pendemo. Dirinya mengatakan, akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak dan siap menduduki kantor DPRD Malaka hingga bupati malaka mau bertemu dengan masa pendemo.

" Kami ini rakyat Malaka mengapa beliu (bupati, red) tidak mau ketemu kami. kami tetap pada tuntutan kami agar Pilkades dibatalkan karena cacat hukum. Perbup yang merupakan juknis penyelenggaraan pilkades kami nilai bertentangan dengan perda No 2 tahun 2015, peraturan menteri dalam negeri No 112 tahun 2014, UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah RI No 43 tahun 2014. Oleh sebab itu SK terkait hasil seleksi tertulis dan wawancara calon kades juga harus dicabut. Tanggal 21 kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak dan kami siap menginap di kantor DPRD Malaka sampai bupati malaka mau menemui kami," ujarnya dengan suara lantang.*

Penulis: Dion Kota
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved