Masih Minim Pendekatan Kesejahteraan di Perbatasan Timor Leste-RI

Pembangunan kesejahteraan ini sedang kami lakukan dan tergolong sangat minim. Kami membutuhkan dana yang tak kecil terutama dana dari APBN.

Selama ini aspek ini belum disentuh. Dampaknya, bisa menimbulkan konflik seperti penyelundupan barang/orang di perbatasan karena tak ada sinergi yang berwawasan lingkungan.
Di sana kata dia, kerap terjadi penyelundupan BBM. Demand and supply tak seimbang yang berdampak pada penyelundupan tadi. Contoh, kalau BBM di Timor Leste jauh lebih mahal ketimbang di Indonesia mendorong masyarakat melakukan penyelundupan.

Karena itu kata dia, pembangunan security (keamanan) perlu dilakukan. Di belahan dunia manapun ada dua regim yang dilakukan, yakni hard border regime atau regim perbatasan yang keras dan shoft border regime atau regim perbatasan yang lembut.

Di daerah perbatasan Malaka, Belu, TTU dan Kupang masih diterapkan shoft border regime. Jadi kata dia, tak ditempatkan pasukan secara ketat di seluruh titik perbatasan jika dibanding di Kanada atau tembok cina di Cina.

Sekarang kata dia, sudah ditempatkan pasukan yang sudah bagus tapi harus diikuti dengan pendekatan yang bersifat humanis dan produktif. Dana dari pemerintah pusat dan daerah harus dianggarkan lebih serius.

Hal lain menurut dia sangat penting dan urgen, yakni pemerintah pusat perlu membuat perjanjian internasional antara Indonesia dan Timor Leste untuk kerjasama dua negara di semua bidang.

Seperti Treaty Contract, yakni perjanjian yang bersifat sementara atau kasuistis atau perjanjian hanya sekali (einmalige). Selain itu, law making treaty atau perjanjian yang bersifat terus-menerus dan universal. Seperti untuk penanganan masalah kriminalitas di perbatasan.

Bila muncul soal perjanjian ini dapat dipakai menjadi leading institusi. Pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur kata Bernando, sebagai perpanjangan tangan diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sedangkan bupati sesuai UU Otonomi Daerah, otonom dan bukan perpanjangan tangan pemerintah pusat. (pol)

Editor: Paul Burin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved