Masih Minim Pendekatan Kesejahteraan di Perbatasan Timor Leste-RI

Pembangunan kesejahteraan ini sedang kami lakukan dan tergolong sangat minim. Kami membutuhkan dana yang tak kecil terutama dana dari APBN.

POS KUPANG.COM, BETUN - Pembangunan di zona batas negara Timor Leste dan Kabupaten Malaka belum dilakukan secara maksimal terutama dari aspek prosperity atau kesejahteraan. Yang harus dibangun adalah ekonomi masyarakat agar dapat menekan gejolak sosial dan politik.

"Pembangunan kesejahteraan ini sedang kami lakukan dan tergolong sangat minim. Kami membutuhkan dana yang tak kecil terutama dana dari APBN," kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka, Dr. Yohanes Bernando Seran, ketika ditemui Pos Kupang di Betun, Sabtu (10/11/2016).

Bernando mengatakan, dengan melakukan pendekatan prosperity maka wajah negeri ini akan dengan mudah terlihat di wilayah perbatasan itu. Dengan kata lain, untuk melihat Indonesia tak perlu datang ke Betun atau ke Atambua, namun cukup melihat pertumbuhan ekonomi di sepanjang zona batas antarnegara itu.

Yang menjadi soal kata Bernando, yakni Kantor Badan Pengelola Perbatasan akan "dikecilkan" yakni melebur ke dinas lain sementara di satu sisi banyak rencana pembangunan di wilayah perbatasan hendak dilakukan.

Mantan wartawan ini berencana untuk membangun wilayah perbatasan. Tentu melalui koordinasi dan arahan bupati ia akan membangun beberapa lokasi yang menjadi prioritas.

Pertama kata Bernando, yakni membangun infrastruktur jalan desa untuk menunjang aksesibilitas (konektivitas). Hubungan dengan desa, kecamatan dan kabupaten akan terbuka.
Kedua, pembangun penerangan listrik desa. Masih sekitar 50 persen desa di perbatasan itu belum berlistrik. Bila tak ada listrik banyak menimbulkan persoalan seperti Kamtibmas, anak-anak kurang belajar sehingga bisa berdampak pada mutu pendidikan yang rendah.

Ketiga, membangun MCK dan keempat, membangun sebuah universitas karena ditopang oleh sekolah-sekolah menengah dan kejuruan di Malaka.

"Tapi, ketika rencana ini hendak kami realisasikan, kantor ini dilebur," katanya. Bernando menilai, kebijakan pemerintah pusat meleburkan lembaga ini sangat paradoksal. Di satu sisi, salah satu Nawacita Presiden Jokowi, adalah membangun daerah perbatasan sebagai jendela Indonesia.

"Di satu sisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan peran badan itu. Kontroversi atau paradoksalnya ada di sini," tegas doktor Hukum Internasional ini.

Ia juga mengatakan, pembangunan di perbatasan harus berbasis lingkungan hidup (environment). Artinya, membangun lingkungan hidup yang serasi dalam perspektif yang luas baik kerjasama antarnegara maupun lingkungan hidup dalam arti fisik.

Halaman
12
Editor: Paul Burin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved