Diancam Akan Dicopot, Sekda Paut Ucapkan Terima Kasih

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, menganggap ancaman Bupati Titu Eki itu adalah warning (peringatan) bagi ia dan

Diancam Akan Dicopot, Sekda Paut Ucapkan Terima Kasih
POS KUPANG/JULIANUS AKOIT
Hendrik Paut 

POS KUPANG.COM, OELAMASI -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, menganggap ancaman Bupati Titu Eki itu adalah warning (peringatan) bagi ia dan anggota TAPD agar bekerja lebih serius lagi.

"Terima kasih, ancaman itu berarti sebuah warning. Itu menandakan bahwa saya dan Pak Bupati serta anggota TAPD masih berada dalam satu semangat dan tujuan untuk secepatnya merampungkan dokumen rancangan Perda APBD induk 2017," kata Paut melalui sambungan telepon, Senin (21/11/2016) malam.

Baca: Titu Eki Ancam Nonjobkan Sekda Terkait Penetapan APBD 2017

Baca: DPRD Kupang Sebut Keterlambatan Pembahasan APBD Jadi Langganan Setiap Tahun

Ditanya tentang penyebab keterlambatan menyusun dokumen rancangan Perda APBD Kabupaten Kupang tahun 2017, Paut mengatakan baru-baru ini ada penetapan perampingan organisasi dan struktur lembaga pemerintahan daerah. Ada SKPD yang digabungkan dan ada pula yang dipisahkan.

"Dan, perampingan organisasi pemerintahan daerah itu telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, tentu saja pembahasan anggaran induk harus disesuaikan dan disinkronkan dengan lembaga pemerintahan baru itu. Proses ini menuntut kehati-hatian. Tidak serta merta membalik telapak tangan. Sonde (tidak) bisa maen taro-taro (tentukan) angka saja," kata Hendrik Paut.

Selain itu, kata Paut, penetapan kode rekening anggaran belanja dari masing-masing SKPD sudah berubah dan membutuhkan pembahasan yang cermat. "Ini aturan baru yang tidak bisa dihindari. Prosesnya sedang berjalan dan harus diikuti dengan cermat. Meski saya dan anggota TAPD harus kerja sampai dini hari," katanya lagi.

Hendrik Paut berjanji hari Selasa (22/11/2016) ini dokumen rancangan APBD Kabupaten Kupang Tahun 2017 sudah bisa dikirimkan kepada DPRD Kabupaten Kupang. Paut berharap dalam minggu ini sudah ada rapat Banmus (Badan Musyawarah DPRD) untuk penetapan jadwal sidang. Paling lama Selasa pekan depan sudah bisa digelar sidang paripurna Dewan.

Ditanya apakah ia optimistis sampai batas waktu 30 November 2016 palu DPRD Kabupaten Kupang sudah diketok untuk penetapan APBD 2017, Paut mengatakan hal itu mustahil terjadi.

"Jadi begini, sudah ada surat dari Mendagri tentang toleransi batas waktu penetapan APBD induk. Paling lama tanggal 15 Desember 2016, rancangan Perda APBD 2017 sudah diasistensi di Pemprov NTT. Dan ini bisa kami lakukan," ujar Paut.

Dengan demikian, kata Paut lagi, ketakutan akan terjadi penalti dan sanksi tidak akan terima gaji selama 6 bulan bagi bupati, wabup dan para anggota Dewan itu, tidak akan terjadi dan bisa dihindari. (ade)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved