Antoneita dan Tomasia Bebas dari Penjara Setelah Bayar 2.000 Dolar

Dua warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu, Antoneita Concalves dan Tomasia Elisa Tilman bisa menghirup udara segar dan bebas dari penjara G

Antoneita dan Tomasia Bebas dari Penjara Setelah Bayar 2.000 Dolar
POS KUPANG/EDY BAU
Dua warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu, Antoneita Goncalves dan Tomasia Elisa Tilman saat menceritrakan kisahnya selama di Timor Leste kepada keluarga di Atambua, Sabtu (18/11/2016). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Dua warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu, Antoneita Concalves dan Tomasia Elisa Tilman bisa menghirup udara segar dan bebas dari penjara Gleno-Timor Leste setelah membayar denda sebanyak US 2.000 dolar.

Uang sebanyak ini bukan dari keluarga ataupun Pemerintah Indonesia melainkan dari Pemerintah Timor Leste sendiri.

Hal ini diungkapkan perwakilan keluarga dari keduanya, Antonio Dos Santos ketika berbicara dalam acara penyambutan kembalinya Antoneita dan Tomasia di Atambua, Sabtu (19/11/2016).

Menurutnya, bebasnya dua warga ini tidak terlepas dari perjuangan panjang keluarga, pemerintah serta TNI-Polri dan juga elemen masyarakat lainnya. Untuk kebebasan kedua ibu ini, lanjutnya, awalnya ada permintaan untuk membayar sebanyak 3.000 dolar, namun setelah ada negosiasi disepakati agar dibayarkan 2.000 dolar.

"Harus segera bayar baru mereka bisa keluar. Setelah negosiasi, Menteri Dalam Negeri Timor Leste bilang tidak perlu bayar dan jangan kasih uang," ungkapnya.

Dari pihak keluarga, Antonio mengaku sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dan DPRD Belu secara lembaga yang terkesan tidak memberi perhatian terhadap kasus ini, padahal, kedua warga ini adalah Warga Kabupaten Belu.

Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Peduli Masyarakat Perbatasan (FPMP) Belu, Carlos Goncalves meminta Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste serta Pemerintah Kabupaten Belu untuk belajar dari kasus ini.

Menurutnya, warga Belu yang masuk ke Timor Leste itu lebih banyak karena desakan adat. Dan berbicara soal urusan adat, sering warga tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus segala surat untuk melintas.

"Dari kondisi mereka, terkadang tidak memungkinkan untuk mengurus segala dokumen. Ini dibutuhkan kebijakan dari pemerintah mengingat antara Warga Belu dengan Timor Leste terdapat ikatan budaya dan adat istiadat yang tidak bisa dipisahkan," ujarnya.*

Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved