Menjadi Tempat Pariwisata

POS KUPANG.COM, OELAMASI -- Tentang rencana pengembangan Bendungan Raknamo sebagai tempat pariwisata, Sekretaris Daerah (Sekda) Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang serius untuk merealisasikan.

"Kami akan bangun jalan lingkar di sekitar Bendungan Raknamo untuk memudahkan akses bagi warga yang ingin bertamasya di Bendungan Raknamo," ujar Paud.

Presiden Joko Widodo didampingi Gurbernur NTT Frans Leburaya beserta rombongan sedang mendengarkan penjelasan dari Kadis PU NTT, Ir. Andre Koreh terkait pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang. Sabtu (25/7/2015)

Terkait rencana ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR) RI di Jakarta telah meminta Pemkab Kupang untuk mengirim proposal. Proposal itu sudah dikirim dan sudah disetujui.

"Saya lupa dananya berapa banyak. Selain bangun jalan lingkar sekitar bendungan, juga akan dibangun ratusan unit rumah sekitar bendungan untuk warga yang berdomisili sekitar bendungan," kata Paut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Johanes Lakapu, juga mengatakan hal senada. "Saya akan membangun beberapa unit MCK dan lopo (rumah peristirahatan)," ujarnya.

Sedangkan soal sarana wahana air seperti sampan, speed boat, dan water boom, Lakapu mengatakan, baru akan dirancang setelah bendungan diresmikan.

"Setelah diresmikan dan sudah tahu kapasitas riil airnya, baru kami rancang lagi pengadaan sarana wahana air seperti water boom dan sebagainya," jelas Lakapu.

Progress fisik pekerjaan pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang keadaan pertengahan Oktober 2016 lalu.

Soal Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 0,216 mega watt, Sekda Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, mengatakan, itu menjadi kewenangan Kementerian PU dan PR RI sebagai lembaga teknis.

"Sebab pembangunan Bendungan Raknamo dananya bersumber dari APBN. Nanti setelah PLTMH itu diujicobakan selama beberapa tahun seusai diresmikan, baru diserahkan kepada Pemkab Kupang untuk dikelola bersama instansi teknis seperti PT PLN Regional NTT," jelas Paut. (ade)