Pilgub DKI Jakarta

Reaksi Keras Gerindra Tanggapi Pernyataan Ahok yang Sebut Sandiaga Pengemplang Pajak

Ahok menyatakan keikutsertaan Sandiaga Uno dalam program tax amnesty membujtikan calon yang diusung Gerindra-PKS di Pilkada DKI Jakarta itu memgemplan

Reaksi Keras Gerindra Tanggapi Pernyataan Ahok yang Sebut Sandiaga Pengemplang Pajak
Alsadad Rudi
Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat saat hendak pergi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Rabu (21/9/2016). 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Partai Gerindra bereaksi keras atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap Sandiaga Uno.

Ahok menyatakan keikutsertaan Sandiaga Uno dalam program tax amnesty membujtikan calon yang diusung Gerindra-PKS di Pilkada DKI Jakarta itu memgemplang pajak.

"Gawat nih komentar Basuki Tjahaja seperti ini. Semua yang ikut tax amnesty disamakan pengemplang pajak," kata Waket Gerindra Arief Poyuono melalui pesan singkat, Selasa (4/10/2016).

Arief mengutip pernyataan Ahok yang menyatakan Sandiaga mengunakan fasilitas Tax Amnesty untuk membayar pajaknya sebagai pengemplang pajak.

Hal itu, menurut Arief, Ahok menjadi salah satu Kepala daerah yang menentang kebijakan pemerintah dalam mencari dana tambahan untuk APBN dalam pembangunan nasional

"Ahok juga sudah secara langsung mengatakan kalau keluarga Konglomerat seperti Salim Group, Tomy Soeharto , Maspion, Arifin Panigoro, Sofyan Wanandi, Hendropriyono,Aburizal Bakrie juga Presiden Joko Widodo sebagai pengusaha yang selama ini mengemplang kewajiban bayar pajak perusahaannya," jelas Arief.

Arief merujuk pada pemberitaan katadata.co.id yang memberitakan program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga konglomerat sejak zaman Orde baru.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga "tersangkut" program tersebut.

Tetapi , bukan Jokowi secara pribadi yang mengikuti amnesti pajak, melainkan perusahaan keluarga yang dahulu dimilikinya menjadi salah satu wajib pajak badan yang mengikuti program tersebut.

"Saya tidak ikut, tapi perusahaan saja yang ikut," katanya di sela-sela kunjungannya ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Menurut Arief, perkataan Ahok bisa dijadikan bukti oleh masyarakat kalau selama ini Presiden Joko Widodo adalah pengusaha pengemplang pajak.

"Jadi Joko Widodo harus tahu bahwa Ahok itu ingin mengagalkan program pendapatan penerimaan negara dengan mengunakan Tax Amnesty. Ini bahaya loh karena konotasi Pengemplang pajak itu sama saja penjahat Ekonomi dan wajib di penjarakan oleh penegak hukum," kata Arief.(Ferdinand Waskita/Tribunnews)

Editor: Alfred Dama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved