Koruptor Harus Dibebani dengan Biaya Sosial

Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat.

Koruptor Harus Dibebani dengan Biaya Sosial
KOMPAS/RIZA FATHONI
Ilustrasi 

Dalam kajian KPK, peningkatan itu besarnya 4 kali hingga 543 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan kepada para terpidana.

Sebagai contoh adalah pengusutan kasus korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2008-2010, total denda yang wajib dibayarkan oleh sembilan terpidana adalah Rp 1,7 miliar.

Namun, jika memakai kalkulasi biaya sosial korupsi, "hukuman" finansial yang bisa dijatuhkan kepada sembilan terpidana itu mencapai Rp 923 miliar.

"Kami optimistis akan mencoba (biaya sosial korupsi) pada periode kami sekarang ini," kata Laode yang masa jabatannya berlangsung hingga 2019.

Dalam kajian KPK, biaya sosial korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan anti kerugian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 KUHAP. (kompas.com)

Editor: Paul Burin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved