Tak Suka Bayar Pajak, Silahkan Pindah ke Luar Negeri

Membayar pajak merupakan kontribusi wajib, mengikat dan dapat dipaksakan dari negara kepada warga negara

Tak Suka Bayar Pajak, Silahkan Pindah ke Luar Negeri
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Yasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2016). Mereka berencana menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi usai UU tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo. 

Laporan wartawan Pos Kupang, Eugenius Mo'a

POSKUPANG.COM, RUTENG---Membayar pajak merupakan kontribusi wajib, mengikat dan dapat dipaksakan dari negara kepada warga negara.

Meskipun kontraprestasinya tidak bisa ditunjukkan secara langsung.

Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng, Win Susilo Hari Endrias, S.E.M.M, dalam sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 23016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada Apartur Sipil Negara (ASN), Kamis (8/9/2016)di Aula Ranaka, kantor bupati.

"Kalau tidak mau bayar pajak, silahkan pindah ke negara lain yang tidak ada pajaknya. Di negara Arab Saudi, katanya tidak
ada pajaknya, toh ada pungutan juga," kata Win.

Win mengharapkan ASN menjadi contoh dan teladan dalam penerapan UU Pengampunan Pajak kepada masyarakat.

"Kita (ASN) tahu bahwa ini ada UU baru. Kita ikuti program ini dan menjadi panutan bagi masyarakat melaporkan harta kekayaan kita dan membayar pajak,"harap Win.

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved