Hutang Pajak Bumi dan Bangunan Rp 11,1 Miliar

Sampai dengan 31 Desember 2015, akumulai hutang pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kupang mencapai Rp 11,1

Hutang Pajak Bumi dan Bangunan Rp 11,1 Miliar
POS KUPANG/JULIANUS AKOIT
Tampak Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, sedang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), dilayani petugas dari Bank NTT Cabang Pembantu Oesao, Senin (5/9/2016) siang. 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

POS KUPANG.COM, OELAMASI -- Sampai dengan 31 Desember 2015, akumulai hutang pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kupang mencapai Rp 11,1 miliar.

"Karena itu para wajib pajak didesak untuk melunasi pajaknya sebagai bagian dari partisipasi masyarakat membangun daerahnya," jelas Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, saat membuka acara Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2016, Senin (5/9/2016) siang.

Paut meminta PNS, pengusaha dan tokoh masyarakat, TNI/Polri memberi contoh dan panutan tentang kesadaran membayar pajak kepada negara atau daerah.

Ajakan Paut itu, berdasarkan pada alasan situasi ekonomi bangsa yang belum stabil ditandai dengan penundaan alokasi DAU bagi sejumlah daerah termasuk Kabupaten Kupang.

"Karena itu kita tidak bisa berpangku tangan dan mengharapakan uluran tangan dari pemerintah pusat. Tetapi kita harus bersatu padu mengotimalkan dan menciptakan potensi-potensi pajak daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat kita," pinta Paut.

Semakin banyak potensi pajak yang tergali dan menghasilkan penerimaan yang signifikan, maka semakin baik pula kemampuan fiskal daerah untuk membiayai urusan rumah tangga di Kabupaten Kupang.

Ia menjelaskan tahun 2016 ini, target PBB-P2 Kabupaten Kupang sebesar Rp 2,3 miliar atau naik Rp 300 juta dari tahun 2015 yakni sebesar Rp 2 miliar. Sampai dengan bulan Agustus 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 baru mencapai Rp 1,1 miliar atau baru 48 persen dari target penerimaan sebesar Rp 2,3 miliar.

Untuk memudahkan mekanisme pembayaran PBB, lanjut Paut, Pemkab Kupang telah bekerjasama dengan Bank NTT, Bank Mandiri, dan Bank BTN untuk memberikan pelayanan pembayaran secara online.

"Ini terobosan baru. Kita pergi bayar pajak di bank secara online cuma menunjukkan nomor E-KTP saja. Dulu kita harus menunjukkan NJOP satu persatu. Jika objek pajak kita lebih dari dua, tentu merepotkan. Tapi sekarang menggunakan nomor E-KTP, maka akan terlayani dalam waktu tidak sampai 5 menit," jelas Paut.

Sementara itu Ketua Komisi B Bidang Keuangan di DPRD Kabupaten Kupang, Agus Tanau, mengatakan tidak semua pajak yang tertunggak diputihkan.

"Sebab situasi perekonomian di Indonesia belum stabil. Apalagi ada pemotongan DAU oleh Menteri Keuangan. Karena itu, kita diminta untuk membayar pajak. Tax Amnesty cuma untuk hutang pajak yang tidak terbayarkan akibat menunggak selama bertahun-tahun. Kita yang punya hutang pajak belasan ribu sampai puluhan ribu, mari dengan iklas dan sadar membayar pajak. Toh uang itu dipakai pemerintah untuk membangun fasilitas umum di desa dan kota," pinta Tanau.*

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved