Dua Tokoh Harus Bicara Bendungan Kolhua, Kementerian PU Minta Segera Tetapkan Lokasi

Walikota Kupang, Jonas Salean untuk kasus Bendungan Kolhua masih tunggu dua tokoh yang harus bicara.

Dua Tokoh Harus Bicara Bendungan Kolhua, Kementerian PU Minta Segera Tetapkan Lokasi
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Yohanes Asafa (berdiri kanan) bersama masyarakat Kolhua, Kamis (22/8/2013), menunjuk patok batas yang berada di lahan masyarakat yang bakal menjadi lokasi pembangunan Bendungan Kolhua. 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Walikota Kupang, Jonas Salean untuk kasus Bendungan Kolhua masih tunggu dua tokoh yang harus bicara.

"Sedangkan untuk pembebasan, berdasarkan aturan lahan di atas lima ha itu merupakan kewenangan gubernur. Sedangkan bendungan ini sekitar 118 ha," kata Jonas Salean saat bertemu Tenaga Ahli Menteri PU dan Perumahan Rakyat dan Sumber Daya Air, Ir Lucky H Korah Msi di ruang kerja Walikota Kupang, Jumat (2/9/2016).

Tanpa menyebut kedua tokoh tersebut, Jonas mengaku Pemkot Kupang telah menyerahkan semua adminstrasi kepada pemerintah Provinsi NTT. "Untuk penetapan lokasi, kami akan bertemu dengan gubernur," tambah Salean.

Tenaga Ahli Menteri PU dan Perumahan Rakyat dan Sumber Daya Air, Ir Lucky H Korah Msi meminta kepastian pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang untuk segera menetapkan lokasi pembangunan Bendungan Kolhua

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan air sudah ada kebijakan nasional, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan belum. Di NTT ada empat bendungan dan waduk yang masuk dalam peraturan presiden sebagai hal yang strategis, salah satunya Bendungan Kolhua yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda.

"Yang paling penting adalah tata ruang karena ini berkaitan dengan risiko hukum. Kami ke sini ditugaskan menteri melalui dirjen untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut. Saya sudah dengar usaha Walikota untuk meyakinkan masyarakat. Saya juga sudah bertemu gubernur dan sementara diusahakan dalam taraf persuasif namun dalam batas tertentu harus gunakan kekuasaan," katanya.
Menurutnya, dalam perencanaan itu ada empat hal yang penting dan salah satunya adalah penetapan lokasi.

"Penetapan lokasi itu merupakan pintu masuk untuk memulai. Begitu sudah ada penetapan lokasi maka tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi perubahan fungsi lahan. Kalau masyarakat tidak terima bisa ke pengadilan," katanya. (ira)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved