Kakandepag : Tidak Urus Soal KTP Tak Ada Calon Jamaah Siluman

Kantor Kementerian Agama Kota Kupang tidak punya kewenangan mengurus KTP calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Kakandepag : Tidak Urus Soal KTP Tak Ada Calon Jamaah Siluman
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
Ilustrasi: Anggota keluarga melepas keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Ende, Kamis (25/8/2016). 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Kantor Kementerian Agama Kota Kupang tidak punya kewenangan mengurus KTP calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci.

"Kami hanya memroses dokumen para calon sesuai surat perintah naik haji (SPNH) yang diberikan Kementrian Agama RI. Menyeleksi dokumen dan jika memenuhi persyaratan maka lolos kegiatan menunaikan ibadah haji," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Drs . Ambros Korbaffo, Sabtu (27/8/2016).

Terkait 33 calon jamaah haji Kota Kupang yang mengantongi KTP palsu, Ambros mengatakan, pihaknya tidak ada niat meloloskan calon jamaah tertentu dan mengabaikan calon lain yang masih antre.

Dalam persoalan adanya KTP tambahnya, sesungguhnya salah alamat jika diminta penjelasan dari Kantor Kementerian Agama Kota Kupang.

"Harusnya ditanyakan kepada calon haji itu. Bagaimana prosedur sampai mendapatkan KTP Kota Kupang. Tidak bisa ditanyakan kepada kami. Kami hanya proses dokumen yang dimasukan. Kalau lengkap mereka wajib ikut, tidak bisa dihalangi. Pihak yang mengeluarkan KTP itu yang harus menjelaskan bukan kami," ujar Ambros.

Menurutnya, para calon jamaah haji yang berangkat saat ini, tidak serta merta diproses ketika mengajukan berkas. Tetapi jauh sebelumnya mereka sudah mengajukan berbagai persyaratan.

Para jamaah haji itu tambahnya, sudah masuk daftar tunggu sejak tahun 2010-2011 tetapi pindah alamat keluar Kota Kupang. Mereka baru mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.

"Tidak ada KTP palsu atau calon jamaah siluman. Mereka sudah antre sejak lama. Dokumen mereka juga sudah memenuhi syarat sesuai SPNH dari Kementerian Agama RI," kata Ambros.

Tapi tambahnya, persoalan tersebut mesti dibicarakan bersama guna membahasnya sehingga kondisi seperti ini tidak terjadi lagi.

"Sepertinya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal kita tidak ada niatan apapun untuk menghalangi calon yang sudah antre," tambah Ambros.(yon)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved