Haris Azhar Minta Perlindungan Presiden

Haris Azhar menyatakan, ia belum mau membuka informasi tersebut tanpa adanya jaminan perlindungan politik dari Presiden Joko Widodo.

Haris Azhar Minta Perlindungan Presiden
Nabilla Tashandra
Koordinator Kontras, Haris Azhar. 

POS KUPANG. COM, JAKARTA - Tim kecil bentukan Komisi untuk Orang Hilang dan Aksi Kekerasan (Kontras) mendapatkan informasi baru terkait kesaksian Freddy Budiman tentang mafia narkoba di Indonesia. Namun Kontras menyimpan rapat-rapat informasi tersebut.

Koordinator Kontras, Haris Azhar menyatakan, ia belum mau membuka informasi tersebut tanpa adanya jaminan perlindungan politik dari Presiden Joko Widodo.

"Saya kira informasi ini tidak dibicarakan dulu sampai Presiden memberikan mandat agar orang yang memberi informasi soal narkoba itu mendapat jaminan perlindungan dalam bentuk Keputusan Presiden," ujar Haris sesusai konferensi pers "Nawa Cita, Pemberantasan Narkoba dan Ancaman Kebebasan Berkespresi" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Haris Azhar melanjutkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemberian jaminan perlindungan tersebut Presiden harus secara berkala menerima perkembangan informasi tersebut. "Kalau ada laporan berkala Presiden akan lebih mudah mengawasi dan melakukan tindakan," katanya.

Haris menambahkan, jika tidak ada jaminan perlindungan tersebut, Kontras akan tetap mencari cara untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada publik. "Kami lihat dulu, kalau tidak segera mendapat jaminan perlindungan, kami akan tetap mengungkapnya ke publik. Tapi dengan begitu Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo akan dipertanyakan oleh masyarakat," ujarnya.

Haris juga menilai positif tim independen untuk menginvestigasi keterangan Freddy Budiman tentang jaringan narkoba yang diduga melibatkan aparat hukum. Tim independen ini dibentuk atas kerja sama TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Haris berharap hasil investigasi tim independen bisa dipublikasikan kepada masyarakat. "Kalau dipublikasikan akan memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Kalau ada partisipasi dari masyarakat akan membantu pengungkapan kasus-kasus narkoba di Indonesia," ujarnya.

Namun Haris tetap berharap Presiden tetap membentuk tim independen yang lebih bebas dari segala bentuk kekuasaan. Tujuannya agar Presiden bisa mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dengan menyaring informasi dari tim independen tiga institusi tersebut.

"Informasi dari tim independen TNI, Polri, dan BNN dijadikan motivasi untuk membuat tim yang lebih besar dan terintegrasi dengan tim independen yang sudah ada sebelumnya. Tim independen buatan Presiden sangat diperlukan, karena kalau mengandalkan tim independen dari lembaga negara mereka punya sifat saling melindungi antar anggota dalam institusi tersebut," bebernya.

Freddy Budiman adalah bandar narkoba yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di Nusakambangan, akhir Juli lalu. Menjelang Freddy dieksekusi, Koordinator Kontras Haris Azhar menuliskan pengalamannya bertemu Freddy Budiman di Nusakambangan pada 2014.
Menurut Haris, Freddy menyatakan bahwa dia adalah operator penyelundupan narkotika ke Indonesia. Ketika akan mendatangkan narkoba, Freddy menelepon oknum aparat tertentu dan mereka akan menitip harga.

Freddy mengaku aksinya berjalan mulus karena dia memberi upeti ke aparat kepolisian, Bea Cuka, dan BNN. Bahkan, menurut Haris, Freddy mengaku pernah membawa narkotika dari Medan ke Jakarta menggunakan mobil seorang perwira tinggi TNI. Freddy mengemudikan mobil dan si perwira tinggi duduk di sebelahnya.

Haris sempat dilaporkan ke polisi atas sangkaan mencemarkan nama baik BNN, Polri, dan TNI. Namun, Polri akhirnya membentuk tim investigasi untuk mendalami pernyataan Haris. (tribunnews/zal)

Editor: Agustinus Sape
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved