Kalau Boleh Pemprov NTT Handel Uang Muka Perumahan Rp 15 Juta
Salah satunya, yakni mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dapat menghandel uang muka sekitar Rp 15 juta bagi para PNS.
lihat foto
POS KUPANG.COM, KUPANG - Pihak Real Estate Indonesia (REI) NTT, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan Provinsi NTT sama- sama memperjuangkan hak-hak pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendapatkan rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan) pada rapat yang digelar di Hotel Amaris Kupang, Selasa (14/6/2016).
Dalam pertemuan itu muncul banyak pikiran untuk membantu para PNS yang belum memiliki rumah.
Menurut Wakil Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby usai pertemuan itu, pada roadshow ke semua instansi di Pemprov NTT diketahui banyak PNS yang punya keinginan untuk mendapatkan rumah.
Namun kata Bobby, kendala lain yang ditemui adalah uang muka. Memang uang muka perumahan FLPP sangat murah yakni hanya satu persen dari harga rumah Rp 135 juta.
Meski hanya Rp 1,5 juta, namun masih ada beberapa item pembiayaan yang harus ditanggung oleh kreditur yang ditaksasi sekitar Rp 15 juta. Seperti biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Rp 3.675.000, biaya provisi bank Rp 4 juta dan beberapa item biaya lainnya.
Alasan permintaan itu karena Pemprov NTT memberi kebijakan kepada PNS untuk mendapatkan uang muka kredit kendaraan. Dalam diskusi itu kata Bobby muncul pikiran agar pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran uang muka bagi PNS yang belum punya rumah.
Pikiran ini kata Bobby sah-sah saja. Ketika hitungan antara memilih kredit rumah atau kredit mobil, maka PNS akan memilih kredit rumah. Selain karena harga properti dari tahun ke tahun terus naik sedangkan harga kendaraan akan semakin menurun dan tak bernilai lagi.
Bobby mengatakan, jika gubernur merestui pikiran ini maka bantuan ini akan sangat bernilai bagi PNS. "Tentu sekali lagi bagi PNS yang belum memiliki rumah," tegas Bobby.
Selama ini angka backlog atau kebutuhan akan perumahan bagi PNS di NTT sangat tinggi, yakni 33 ribu. Khusus di Kota Kupang sebanyak 2 ribu dan Kabupaten Kupang sebanyak 1.600 backlog. Jadi, sesungguhnya angka backlog itu masih sangat tinggi.
Nah kata dia, dengan cara atau strategi ini backlog bisa dikurangi. Saat ini harga rumah FLPP di NTT masih Rp 135 juta. Tahun depan kata Bobby akan naik menjadi Rp 141 juta. Kenaikan itu akan terus berjalan tiap tahun. Bila PNS belum mengambil keputusan untuk membeli rumah maka PNS atau masyarakat akan mengalami kesulitan karena harga terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kepala Bidang (Kabid) Kesejahteraan PNS pada BKD NTT, Aba Muhamad secara terpisah membenarkan pikiran yang berkembang dalam diskusi itu. Aba mengatakan, benar muncul ide agar Pemprov melalui Pak Gubernur dapat mengalokasikan anggaran uang muka kredit perumahan bagi PNS.
Menanggapi pikiran itu Aba mengatakan akan menyampaikan kepada Sekda dan Gubernur NTT. Tinggal apakah pimpinan menerima atau tidak. "Prinsipnya pikiran itu bagus. Silakan PNS memrioritaskan pilihan apa? Apakah mau kredit mobil, motor atau kredit rumah," katanya. (pol)
