Dari Jalan Badak Menuju Tjilik Riwut

POS KUPANG.COM--HAMPIR sembilan bulan ratusan tenaga kerja asal NTT yang selama ini bekerja di perkebunan sawit milik PT.Agro Lestari Sentosa (ALS) di Kalimantan Tengah hidup merana setelah di PHK. Berbulan-bulan 207 orang tenaga kerja tidur beralaskan papan, beratapkan terpal. Mengapa kondisi tenaga kerja kita kerap mengalami nasib naas? Berikut laporan wartawan Pos Kupang Ferry Jahang yang pekan lalu berada di tengah tenaga kerja NTT bermasalah di Palangka Raya bersama Tim dari Pemerintah Propinsi NTT.

PANAS menyengat menyambut ketika menjejakan kaki di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Selama 1 jam 10 menit, Lion Air membawa kami dari Surabaya-Jawa Timur. Keringat terus bercucuran saat waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB pada Jumat (13/05/2016) itu.
"Walau panas begini tetapi kita harus bertemu pihak Nakertrans Kalimantan Tengah (Kalteng) hari ini juga. Kita perlu mendengarkan persoalan apa yang menimpa tenaga kerja kita, walaupun kita sudah memiliki informasi awal," kata Ketua Tim dari Pemprov NTT, Samuel Adoe, SE.
Tim dari Pemprov NTT dipimpin Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Nakertrans NTT, Samuel Adoe, Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajrul, fungsional Pengantar Kerja Nakertrans NTT, Darmanto, Kasie Pegawasan Ketenagakerjaan Nakertrans NTT Remigius Dosom dan pegawai pengawas Sosnakertrans Belu, Emanuel Fahik.
Hanya istirahat beberapa saat di hotel, tim bergegas bertemu Pak Kena, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Tengah dan jajarannya. Kena merunut persoalan tenaga kerja NTT tersebut dari awal hingga mereka diungsikan ke aula Paroki Santa Maria Katedral Palangkaraya. Bahkan, tenaga kerja tersebut kerap berdemo di kantor Nakertrans hingga ke Kantor Gubernur Kalteng. Bahkan, esensi demo sudah bergeser sebab bukan lagi soal kenaikan upah tetapi terkait pemekaran Kota Waringin menjadi propinsi yang harus dimekarkan dari propinsi Kalimantan Tengah.
Inti dari penjelasan Kena adalah, tenaga kerja NTT terprovokasi dan tergiur janji-janji manis dari sebuah organisasi buruh di Kalimantan Tengah. Organisasi itu meminta tenaga kerja untuk menggelar demo di Kantor Nakertrans Kalteng untuk menuntut kenaikan hak-hak mereka ke perusahaan.
"Selama enam tahun bekerja di perusahaan sawit itu ia tidak pernah mendapatkan jaminan kesehatan. Bahkan, untuk berobat ia harus meminjam uang di koperasi perusahaan," begitu keluhan Taek, salah seorang buruh kepada Pos Kupang.
"Saya sering kerja lembur tapi tidak ada uang lembur. Malah pernah saya masuk kerja malah dianggap tidak masuk. Kalau protes akan dipukuli mandor perusahaan," timpal tenaga kerja lainnya, Abilio Dacosta Gueterez (36).
Pada awalnya, pihak Nakertrans Kalteng melakukan mediasi antara perusahaan dan tenaga kerja namun selalu kandas. Mediasi terus dilakukan tetapi tak ada kesepakatan yang tercapai.
Oleh karena itu, Nakertrans Kalteng menyarankan kedua belah pihak menempuh jalur hukum dengan menyiapkan seluruh bukti-bukti guna memperkuat dalil mereka. Tetapi hingga saat ini pihak tenaga kerja yang merasa dirugikan perusahaan tidak pernah melaporkan masalah tersebut ke PHI. Lalu kenapa?
Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan ternyata bukti-bukti yang dimiliki tenaga kerja tidak ada sama sekali seperti bukti lembur, presensi masuk kerja dan bukti lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kasus ini terus terkatung-katung.
Kendati tak memiliki bukti, serikat buruh tersebut terus menyebarkan janji-janji manis kepada tenaga kerja kita. Apalagi, semua tenaga kerja ditempatkan di lokasi yang merupakan daerah milik ketua organisasi buruh tersebut.
Lokasi pengungsian yang terletak di jalan Badak, Kota Palangkaraya itu sungguh memprihatinkan. Ada keluarga yang memanfaatkan rumah panggung dan lainnya tinggal di bangunan beton yang belum tuntas dikerjakan. Bagi yang tidak kebagian tempat terpaksa membangun tenda-tenda darurat dari terpal dan bekas baliho pilkada setempat.
Tak kurang dari sembilan bulan sejak 10 September 2015 lalu mereka bertahan di tempat itu. Saat bencana asap melanda Pulau Kalimantan beberapa waktu lalu, paparan asap pekat yang saban hari datang tak dapat dihindarkan. Begitu juga ketika musim hujan datang, daerah tersebut digenangi air.
Kondisi yang memprihatinkan inilah yang menggugah berbagai pihak untuk terlibat mengatasi masalah kemanusian tersebut. Pihak Pemprov Kalimantan Tengah, Paguyuban Flobamora Palangka Raya, VIVAT Indonesia (organisasi kemanusiaan, Red), Keuskupan Palangka Raya, pihak Gereja Kristen Protestan Palangka Raya dan berbagai pihak lainnya.
Berbagai komponen ini secara bersama-sama terlibat untuk mengevakuasi tenaga kerja yang sudah berbulan-bulan hidup terkatung-katung di Jalan Badak. "Kami evakuasi agar mereka bisa bertahan hidup. Kehidupan mereka di penampungan tidak layak lagi," kata Pastor Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya Romo Patrisius Alu Tampu, PR pekan lalu di aula Paroki Katedral
Bahkan Sekretaris Paguyuban Flobamora Palangka Raya, Gregorius Doni Senun menceritakan, evakuasi tanggal 26 Pebruari 2016 ke gereja Katedral dilakukan dengan pengamanan dari pihak Polres Palangka Raya. Beberapa kendaraan milik kepolisian maupun dari berbagai pihak lainnya dikerahkan untuk mengangkut tenaga kerja beserta barang-barang mereka untuk ditampung di aula Paroki Santa Maria Katedral Palangka Raya di jalan Tjilik Riwut.
Di tempat pengungsian yang baru ini ratusan tenaga kerja itu boleh bersukacita karena ditempatkan di lokasi yang layak dan luas. Tumpukan karung-karung yang berisi barang-barang mereka ditumpuk mengelilingi aula tersebut. Bahkan ada pengungsi yang sedang asyik menyaksikan televisi portable bersama anak-anaknya.
Usai berada di tempat yang "baru" berbagai bantuan mengalir dari berbagai kalangan, baik berupa beras, mie instan, air mineral hingga sayur-sayuran. (bersambung)