Bansos Semata untuk Lindungi Masyarakat

POS kUPANG.COM, KUPANG  - Bantuan sosial (Bansos) semata dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial, peningkatkan kemampuan ekonomi dan atau menyejahterakan masyarakat.

Hal ini dikatakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN NTT,
I Nengah Gradug dalam siaran pers yang diterima Pos Kupang, Kamis (28/4/2016). Kegiatan dengan tema, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 2016 dengan fokus Realisasi
Belanja Bansos itu dilakukan di Kupang, Senin (25/4/2016).

Kegiatan yang dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama pengelola perbendaharaan ini dilaksanakan dengan konsep diskusi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada triwulan berikutnya.

Kanwil I Nengah Gradug mengatakan, ada delapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang digunakan pada triwulan ini, yaitu penyerapan anggaran, deviasi perencanaan dan realisasi sesuai halaman III DIPA, pengelolaan uang persediaan, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, tingkat dana retur, penyampaian LPJ Bendahara dan kesalahan SPM.

Ia mengatakan, realisasi yang rendah pada periode ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan mengingat peran belanja pemerintah di NTT besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Hingga akhir Maret 2016, dari total pagu APBN sebesar Rp 9,18 triliun, realisasi belanja masih di bawah 10% (belanja pegawai 19,3%, belanja barang 7%, belanja modal 5% sedangkan belanja Bansos belum ada realisasi).

Pada sesi diskusi, Nengah menjelaskan, para peserta sangat mengapresiasi kegiatan ini karena melibatkan para pimpinan/kuasa pengguna anggaran sehingga memperoleh informasi yang komprehensif tentang permasalahan pengelolaan anggaran di instansi masing-masing.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan kajian review alokasi dan realisasi belanja operasional berdasarkan data lima tahun terakhir yang menggambarkan perlunya penghematan dan perbaikan pola realisasi. Namun dari sisi alokasi anggaran sesuai standar biaya sudah semakin baik.

Ia mengharapkan, perwakilan satuan kerja yang hadir agar meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan mengambil langkah-langkah strategis yang menjadi tanggung jawab pimpinan/KPA dan pejabat perbendaharaan lainnya.

Kanwil Nengah menekankan perlunya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk bidang teknis pelaksana program di semua instansi. Ia mencontohkan, sebuah pekerjaan yang telah selesai, penyelesaian tagihan dapat dipercepat bila koordinasi antara penyedia, pejabat perbendaharaan di tingkat instansi sudah baik termasuk penyelesaian dokumen dan administrasi lainnya.

Ia juga mengatakan, anggaran belanja Bansos dialokasikan dalam RKAK/L, dipisahkan dari unsur biaya operasional Satker penyelenggara Bansos, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

Tujuan penggunaan anggaran Bansos meliputi
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan
penanggulangan bencana.

Ia juga mengatakan, tahun 2015, realisasi dana Bansos di
Provinsi NTT sebesar Rp 485.177.325.433 dari total pagu Rp 573.661.737.000. Alokasi dana ini menurun menjadi 21.156.439.000 karena perubahan paradigma tentang anggaran Bansos.

Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. (*/pol)