Ketua MA: Masih Ada Saja Oknum yang Menolak Perubahan di Pengadilan

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali menegaskan kepada seluruh Kepala Pengadilan Tinggi yang baru dilantik hari ini untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kualitas badan peradilan, dan transparansi.

Ia mengingatkan, tantangan yang akan dihadapi lembaga peradilan semakin berat dan kompleks.

"Saudara harus paham bahwa saudara bagian dari organisasi yang bergerak ke arah transparan, akuntabel, dan profesional," ujar Hatta dalam kata sambutannya di Ruang Prof. Mr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

Ia menekankan, saat ini lembaga peradilan hukum masih dihantui kesalahan berulang seperti praktik mafia hukum, buruknya pelayanan, dan disiplin kerja.

Oleh karena itu, ia berharap ketua pengadilan tinggi bisa mengatasi hambatan tersebut dengan menegakkan integritas dan kejujuran.

"Masih ada saja oknum yang menolak untuk berubah. Saya tekankan pengadilan tidak boleh mengakomodasi perbuatan tidak terpuji yang mencederai integritas," ungkap dia.

Sebelumnya, M. Hatta Ali telah mengambil sumpah jabatan dan melantik 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi, di Ruang Prof. Mr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung.

Pelantikan tersebut berdasarkan tiga keputusan Ketua MA, yakni Nomor 330/Djmt/Kep/10/2015, Nomor 33/KMA/SK/III/2016 dan Nomor 35/KMA/SK/III 2016 tenang promosi, mutasi ketua dan wakil ketua pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama dan pengadilan tinggi militer.

Seluruh 32 pejabat yang dilantik itu diambil sumpahnya untuk memenuhi kewajiban ketua pengadilan tingkat banding, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya serta berbakti bagi negara.

"Setelah saya lantik, semoga saudara-saudara bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ucap Hatta Ali usai membacakan sumpah jabatan.

Dalam acara tersebut hadir pula Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. (kompas.com)