GERTAK Pertanyakan Lima Kasus Korupsi di Pemkab Kupang

Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK) Kabupaten Kupang mempertanyakan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Oelamasi, A. Syahrir Harahap, S.H, dan

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julius Akoit

POS KUPANG.COM, OELAMASI -- Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK) Kabupaten Kupang mempertanyakan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Oelamasi, A. Syahrir Harahap, S.H, dan jajarannya dalam menangani lima kasus korupsi raksasa di Pemkab Kupang.

"Lima kasus korupsi itu adalah korupsi dana hibah Rp 6,1 miliar, korupsi BLUD Penyewaan Alat berat, korupsi pengadaan Taman Hayati di Civic Center Oelamasi, korupsi pengadaan alat mekanikal electrikal dan taman di DPRD Kabupaten Kupang dan korupsi 50 kepala desa terhadap alokasi dana
desa (ADD)," tulis Ketua Forum GERTAK Kabupaten Kupang,
Absalom Ndaumanu dan Sekretarisnya, Marsel Siki dalam surat elektronik kepada Pos Kupang, 17 Desember 2015 lalu.

Menurut GERTAK rakyat Kabupaten Kupang berhak tahu perkembangan penyidikan 5 kasus korupsi itu, sebab sudah menjadi pemberitaan media massa dan diketahui publik secara luas.

"Sekalipun rakyat sudah menilai sesuatu yang buruk telah terjadi, namun GERTAK tetap pada sikap positive thinking bahwa karena jaksa sibuk dalam menangani perkara ecek-ecek, maka lima kasus korupsi besar itu terabaikan," tulis Ndaumanu.

Jika ada hambatan, halangan, tantangan bahkan ancaman kepada aparat Kejaksaan Negeri Oelamasi, tulis Ndaumanu, Forum GERTAK siap pasang badan membela para penyidik kejaksaan. GERTAK juga siap membantu menyerahkan data-data tambahan jika jaksa penyidik kesulitan mendapatkan data.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Oelamasi, A. Syahrir Harahap, SH, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (22/1/2016) mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dan kritikan dari Forum GERTAK Kabupaten Kupang.

"Perlu saya jelaskan, penyidikan lima kasus korupsi besar itu masih terus berjalan. Saya selalu melaporkan perkembangan penyidikan lima kasus korupsi itu kepada Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang," jelas Harahap.

Diakuinya penyidikan sedikit terlambat karena tim penyidik juga dibebani target menyelesaikan kasus-kasus korupsi lainnya peninggalan pejabat lama beberapa tahun lalu. Meski demikian lima kasus korupsi itu tetap menjadi fokus perhatian tim penyidik kejaksaan untuk diselesaikan.

"Soal korupsi dana hibah, auditor dari BPKP NTT mengajukan perpanjangan audit investigatif, sebab item materi yang sedang diaudit sangat luas dan dihimpun dari beberapa tahun. Jadi proses ini membutuhkan waktu lama. Dari hasil audit itulah jaksa bisa menetapkan jumlah kerugian negara," jelas Harahap.

Sedangkan kasus korupsi lainnya masih terus diselidiki lewat pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti.

"Jadi bersabar saja. Semua pasti akan diselesaikan. Penyidikan kasus korupsi berbeda dengan kasus lain. Butuh waktu, tenaga dan pikiran. Jadi tolong dimengerti sajalah," pintanya. *

Ikuti terus berita-berita terkini dan menarik dari http://pos-kupang.com  atau http://kupang.tribunnews.com

Like Facebook www.facebook.com/poskupang
Follow Twitter https://twitter.com/poskupang

Penulis: Julius Akoit
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved