Keinginan Jokowi Mendamaikan Golkar Tak Terwujud

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengundang Ketua Umum Partai Golkar dua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016) sore.

Jokowi menginginkan agar dua kubu yang berseteru itu islah (damai). Akan tetapi, keinginan ini tak terwujud.

Pada Senin sore, Agung yang pertama datang menemui Jokowi. Kepada Jokowi, Agung menjelaskan bahwa satu-satunya cara menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar adalah dengan musyawarah nasional (munas) bersama.

Menurut Agung, munas bersama bisa digelar oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG). Pasalnya, hanya MPG yang dianggapnya masih hidup dan memiliki legalitas untuk menyelenggarakan munas.

Sementara, kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta telah dicabut melalui SK Menkumham, dan pengurus hasil Munas Bali belum disahkan pemerintah.  "Salah satu cara yang kami pandang sebagai cara terakhir adalah munaslub, munas bersama," kata Agung.

Setelah bertemu Agung sekitar 30 menit, Jokowi menerima Aburizal Bakrie di tempat yang sama.  Aburizal menemui Jokowi didampingi Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham. Pertemuan Jokowi dengan Aburizal berlangsung lebih lama, sekitar satu jam.

Berbeda dengan Agung, Aburizal justru menganggap perselisihan kepengurusan Golkar telah selesai.

Pengurus hasil Munas Bali, menurut dia, sah sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Oleh karena itu, Aburizal menolak usulan Agung untuk menggelar munas bersama. Munas bersama, kata Aburizal, tidak dikenal dalam AD/ART dan tidak didukung pengurus Golkar di seluruh daerah.

"Tidak pernah ada munas bersama, dan tidak mungkin (digelar munaslub) karena tidak ada daerah yang mau," ujar Aburizal.

Ingin konflik Golkar selesai

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Jokowi ingin konflik internal Golkar segera selesai.

Menurut Pramono, Presiden berharap seluruh partai politik kembali solid dan membantu pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.

Pada saat bersamaan, pemerintah tidak ingin mengintervensi karena partai politik memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan persoalannya.