Jokowi-JK Masih "Memunggungi" Laut

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Setahun sudah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin RI. Namun, visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dinilai belum terlihat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B Sukamdani menyampaikan, secara umum, arah kebijakan ekononomi sebelum perombakan kabinet memang belum jelas.

Arah kebijakan ekonomi baru mulai terlihat pasca-perombakan kabinet atau reshuffle, terlebih lagi setelah paket-paket kebijakan ekonomi dikeluarkan.

"Namun, yang mungkin masih ada kekurangan adalah bidang kelautan dan perikanan. Kita belum tahu stimulusnya apa," kata Haryadi kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Haryadi menyampaikan, untuk sektor-sektor lain seperti keuangan, pemerintah tampak sangat getol mengeluarkan berbagai rangsangan. Sayangnya, menurut Haryadi, tidak begitu dengan sektor kelautan dan perikanan.

Padahal, lanjut Haryadi, sektor ini membutuhkan stimulus dari pemerintah setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberlakukan pembekuan sementara (moratorium) perizinan kapal tangkap.

"Sampai hari ini, setelah moratorium ini kan banyak industri yang berhenti operasi. Padahal, sektor itu punya kesempatan ekspor yang besar. Namun, belum terlihat, sektor ini mau diapain," kata Haryadi.

Selain di sektor kelautan dan perikanan, dia juga mengatakan, keberpihakan pemerintah Jokowi-JK masih belum terlihat di sektor pertanian. "Ini juga belum terlihat arahnya mau bagaimana," ucap Haryadi. (kompas.com)