Breaking News:

AMAN Klaim Terjadi 313 Konflik Terkait Tambang di NTT

Puluhan tokoh adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Ende yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) , Kamis siang (13/8/2015) mel

POS KUPANG/FREDI HAYONG
Peralatan pendukung kegiatan produksi menganggur di lokasi tambang mangan Ai Tameak karena aktivitas produksi belum jalan. Gambar diambil, Senin (26/5/2014). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Romoaldus Pius

POS KUPANG.COM, ENDE -- Puluhan tokoh adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Ende yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) , Kamis siang (13/8/2015) melakukan aksi demo ke gedung DPRD Kabupaten Ende.

Kedatangan para tokoh adat yang pada umumnya mengenakan pakain adat diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Ende, Herman Yoseph Wadhi dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Dalam orasinya di halaman gedung DPRD Kabupaten Ende, Daud P Tambo mengatakan banyak konflik yang terjadi di Negara Republik Indonesia adalah konflik sumber daya alam antara negara dan masyarakat adat yang kebijakannya lebih merugikan kehidupan masyarakat adat.

Di daerah-daerah khususnya NTT permasalahan antara Negara dan masyarakat adat terus terjadi, konflik yang menimpa masyarakat adat antara lain, konflik SDA seperti pertambangan, konflik tapal batas hutan adat dan konflik peramasan lahan masyarakat adat untuk dijadikan hutan lindung dan lain-lain.

Data resmi AMAN Nusa Bunga menunjukan konflik di wilayah NTT dan Flores Lembata khusus izin pertambangan minerba yang masih berstatus izin Eksplorasi berjumlah 313. Dari data ini maka, sebenarnya masyarakat adat saat ini hidup dalam cengkraman penindasan dan pemiskinan, yang secaraperlahan akan menghancurkan sendiri kehidupan keberlanjutan masyarakat adat.

Selain itu untuk Kabupaten Ende yang sangat krusial adalah konflik kawasan hutan adat yang saat ini masih berstatus pada kekuasaan negara kawasan hutan yang dijadikan Taman Nasional seluas 5538.36 ha, cagar alam eluas 1958.24 ha, Hutan produksi konversi seluas 1186.029 ha, kawasan hutan produksi 36556.701 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 1506.603 ha, dan kawasan hutan lindung seluas 24193.338 ha.

Padahal, sesuai dengan keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 memutuskan hutan adat bukan lagi hutan Negara dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Repblik Indonesia Nomor: P.32/Memihak-Setjen/2015 yang mengatur tentang Hutan Hak, sudah jelas menunjukan Pemerintah daerah melaksanakan semua keputusan itu sehingga konflik antara negara dan masyarakat adat tidak akan terjadi lagi.*

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved