Anggota DPRD Flotim Divonis 18 Penjara terkait Kasus Ijazah Palsu

Dari hukuman 18 bulan penjara Kolin hanya menjalani 9 bulan penjara karena potong masa tahanan. Vonis

Anggota DPRD Flotim Divonis 18 Penjara terkait Kasus Ijazah Palsu
ilustrasi

POS KUPANG.COM, LARANTUKA -Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim) periode 2014-2019, Yohanes Kolin, terdakwa kasus ijazah palsu divonis 18 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Kamis (23/4/2015).

Dari hukuman 18 bulan penjara Kolin hanya menjalani 9 bulan penjara karena potong masa tahanan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa selama dua tahun penjara. Atas vonis itu terdakwa melalui kuasa hukumnya Ippi Daton, S.H menyatakan banding.

Hal-hal yang memberatkan, tersangka menggunakan ijazah palsu yang mencederai demokrasi politik di Flotim. Dan, hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah tokoh masyarakat dan sebagai panutan masyarakat di desanya, kepala desa dua periode dan terdakwa kooperatif, jujur dan sopan serta mempunyai tanggungan keluarga.

Vonis itu dibacakan hakim Ketua, I. Ketut Mardika, S.H,MH didampingi hakim anggota, I. Gede Adi Mulyawan, S.H,M.Hum dan Putu Agung Putra Barata, S.H. Hadir JPU , Jhoni Roi Hardi, S.H, terdakwa dan penasehat hukumnya, Ippi Daton, S.H.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah menggunakan ijazah palsu sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2013. Majels hakim juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa, namun terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan.

Penasehat hukum terdakwa, Ippi Daton mengatakan, terdakwa masih mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang.

"Klien kami telah mengakui berbuat salah melakukan pemalsuan ijazah untuk persyaratan menjadi anggota legislatif. Hanya saja kesalahan ini tidak harus menggunakan pasal 263 KUHP sebagaimana tuntutan jaksa. Ini tidak benar, karena harus menggunakan aturan yang khusus, yakni pasal 69 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2013. Dan, perkara ini tidak harus disidangkan di PN Larantuka karena perkara ini berawal dari proses legislatif maka seharusnya diselesaikan menggunakan UU Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2003 sehingga perkara ini sudah dinyatakan kadaluwarsa,"katanya. (iva)

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved