Kemelut di Golkar
Yasonna Ladeni Gugatan Ical
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengaku siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie
lihat foto
POS KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengaku siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie atau Ical, dengan cara melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Yasonna yakin Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono sudah sesuai Undang-Undang. dan sebelum menerbitkan SK itu pun ia telah melaporkan ke Presiden Jokowi.
"Silakan. Ya enggak apa-apa. Beliau (Presiden Jokowi) bilang kalau sudah yakin benar, ya benar lakukan saja. Diingatkan supaya hati-hati, benar-benar lihat Undang-Undangnya," kata Yasonna.
Menkum HAM Yasonna Laoly menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengakuan bernomor M.HH-01.AH.11.01 berjumlah dua lembar halaman ini yang terbit Senin (23/3) kemarin. Surat tersebut berisi pernyataan Menkumham mengesahkan permohonan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta. Dalam surat tersebut juga terlampir susunan kepengurusan Partai Golkar tingkat pusat yang diketuai Agung Laksono. Posisi Wakil Ketua Umum dijabat oleh Priyo Budi, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai
Keputusan ini kemudian mendapat perlawanan dari kubu Ical. Melalui kuasa hukumnya, profesor Yusril Ihza Mahendra, memastikan akan menggugat keputusan Kemenkum dan HAM ke PTUN Jakarta. Dalam gugatan ke PTUN itu, akan meminta pengadilan untuk melakukan pembatalan keputusan Mmenkumham tersebut.
"Mereka (Golkar versi Munas Bali) berkeyakinan bahwa keputusan Menkumham tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu cukup alasan bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan tersebut," ujar Yusril.
Yusril berharap pengadilan akan bersikap netral, adil dan tidak memihak dalam memeriksa gugatan ini. Nuansa politik perkara ini, Yusril menduga sangat besar, sehingga pengadilan menjadi satu-satunyanya tempat bersandar bagi pencari keadilan. Ia menilai keputusan Menkumham menggunakan logika politik daripada logika hukum. Karena itu, lanjutnya, harus ada kontrol eksternal dari penngadilan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keputusan pejabat TUN yang menyalahi hukum, undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
"Dengan berbagai argumentasi yang telah kami susun, kami yakin akan memenangkan pertarungan hukum di pengadilan. Hukum harus mengalahkan kekuasaan," tegas Yusril. (tribun/nic)
