Tahun 2016 Dinkes NTT Angkat Bidan PTT

Dinas Kesehatan NTT sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menerima bidan berstatus pegawai tidak tepat (PTT) pada tahun 2016 mendatang.

Tahun 2016 Dinkes NTT Angkat Bidan PTT
Net
Ilustrasi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Dinas Kesehatan NTT sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menerima bidan berstatus pegawai tidak tepat (PTT) pada tahun 2016 mendatang. Mereka ditempatkan pada sejumlah fasilitas kesehatan yang belum memiliki bidan. Pengangkatan bidan PTT ini sudah mendapat lampu hijau dari Komisi V DPRD NTT.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, dr. Stef Bria Seran, menyampaikan hal ini seusai membuka workshop penguatan kapasitas jurnalis untuk advokasi di bidang kesehatan ibu dan anak di Palapa Resto Kupang, Rabu (11/3/2015). Dijelaskannya, jumlah tenaga kesehatan di NTT baik dokter, perawat, maupun bidan masih mengalami kekurangan sehingga butuh penambahan untuk mengatasinya.

"Kita sudah melakukan rapat dengan Komisi V DPRD NTT dan sudah ada komitmen awal untuk mengalokasikan anggaran agar merekrut bidan PTT daerah mulai tahun 2016. Nanti bisa konfirmasi lagi dengan Ketua Komisi V DPRD NTT," jelasnya.

Dijelaskannya, perekrutan bidan PTT ini untuk ditempatkan pada puskesmas-puskesmas di daerah-daerah terpencil.

Mengenai kontrak bidan PTT pusat tahun 2014 yang kontraknya berakhir pada November 2014 lalu dan sampai saat ini terjadi kekosongan di ratusan puskesmas pembantu (Pustu) di seluruh NTT, dr. Stef menegaskan, prosesnya sudah berlangsung di kementerian kesehatan, dan dalam waktu dekat sudah ada keputusan.

"Yang perpanjangan kontrak tahun 2014 sudah dalam perpanjangan dan tahun 2015 juga dalam proses sehingga paling lambat April 2015 ini para bidan PTT pusat sudah bisa bekerja melayani masyarakat lagi di daerah-daerah terpencil," tegasnya.

Belum Sepakat
Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo mengatakan, belum ada kesepakatan antara Dinas Kesehatan NTT dengan Komisi V agar pada tahun 2016 ada alokasi anggaran dari APBD NTT untuk mendukung pengadaan tenaga kesehatan berupa perawat dan bidan kontrak.

Yang terjadi dalam rapat kerja dengan Dinas Kesehatan NTT pada tanggal 30 Januari 2015 lalu, jelas Winston, baru sebatas wacana karena ada usulan pengadaan guru kontrak sebanyak 1.500 orang sehingga tidak ada salahnya jika tenaga kesehatan kontrak juga diadakan.

"Itu baru wacana agar tahun 2016, jangan hanya guru kontrak sebanyak 1.500 orang tetapi juga tenaga kesehatan dan bidan," jelas Winston, Rabu (11/3/2015) siang.

Winston mengatakan, Komisi V DPRD NTT telah meminta agar Dinas Kesehatan NTT berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk mensiasati kekosongan puskesmas pembantu (pustu) pasca ditinggalkan para bidan PTT karena masa kontrak habis.

"Ada 338 pustu yang kosong. Yang bermasalah 338 orang bidan angkatan 32 dari 1.087 bidan di seluruh NTT. Kita minta Dinkes NTT dan kabupaten berkoordinasi agar mensiasati pustu-pustu tetap terisi lewat tenaga kesehatan di puskesmas induk," katanya.

Langkah lain yang dilakukan Komisi V DPRD NTT, katanya, telah membangun komunikasi dengan Komisi IX DPR RI agar membantu mengawal proses perpanjangan kontrak para bidan PTT di kementerian kesehatan.

"Solusi ke depannya, harus dianggarkan dalam APBD agar tidak terjadi lagi. Kalau sekarang tergantung pusat. Kalau normatifnya, April ini sudah ada SK kontrak para bidan PTT," katanya.

Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Binna mengatakan akan membantu berkomunikasi lewat jalur DPR RI agar proses kontrak para bidan dipercepat. Beri Binna mengkritik manajemen administrasi di dinas kesehatan yang sangat lemah sehingga menyebabkan rakyat jadi korban.

'Ini hal sederhana. Namun oleh dinas kesehatan, administrasinya sangat lemah sehingga rakyat NTT harus menanggung risiko. Mereka harus bertanggungjawab. Kita DPRD meminta supaya pelayanan di pustu-pustu tetap berjalan. Ini menjadi pembelajaran penting, supaya pemerintah tertib administrasi," tegasnya.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved