Polisi Tangkap Wakil Ketua KPK
Disebut "Rakyat Tak Jelas", Pendukung KPK Minta Jokowi Pecat Tedjo
Masyarakat pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terima disebut sebagai "rakyat tak jelas" oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamana
lihat foto
POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Masyarakat pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terima disebut sebagai "rakyat tak jelas" oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo segera memecat Tedjo.
"Kalau dia menuduh kami tidak jelas, kami mau bilang dia yang tidak jelas. Menteri seperti itu harus di-reshuffle," kata Koordinator Kontras Haris Azhar, di Jakarta, Senin (26/1/2015) siang.
Haris mengatakan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri jelas merupakan upaya kriminalisasi setelah KPK menetapkan calon kepala Polri, Komjen (Pol) Budi Gunawan, sebagai tersangka. Oleh karena itu, dukungan masyarakat kepada KPK sangat penting.
"Saya kira ini bentuk partisipasi masyarakat, dan bagus untuk demokrasi. Kalau dituduh tidak jelas, berarti itu stigma buruk untuk penegakan demokrasi," ujar Haris, yang sejak penangkapan pada Jumat pagi langsung mendatangi Gedung KPK untuk melakukan aksi.
"Kami orang jelas, punya warga negara, KTP. Aturanya di undang-undang jelas," tambahnya.
Sebelumnya, Tedjo menilai bahwa pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan. Padahal, menurut Tedjo, Presiden sudah memerintahkan pimpinan KPK dan kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu. Konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.
Ia pun menyayangkan adanya penggerakan massa untuk mendukung KPK. Menurut Tedjo, tidak elok jika upaya penggerakan massa tersebut dipertontonkan melalui media-media.
Belakangan, Tedjo menanggapi respons masyarakat atas pernyataannya. Ia mengungkapkan, pada pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Presiden sudah memberikan arahan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad agar menjernihkan suasana.
"Jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri," kata Tedjo dalam pernyataan pers yang diterima pada Minggu (25/1/2015).
Menurut Tedjo, semua pihak harus menjaga agar para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi penegak hukum ini, lanjut dia, harus bisa saling menghormati dalam hal prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku.*
