Yulius: Kerjasama Merujuk pada Regulasi

Kerja sama antara Pemkab Nagekeo dengan PT PIM dilakukan dengan merujuk pada berbagai regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara.

POS-KUPANG.COM, MBAY -- Kerja sama antara Pemkab Nagekeo dengan PT PIM dilakukan dengan merujuk pada berbagai regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara.

Demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nagekeo, Yulius Lawotan, dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Senin (8/12/2014), menanggapi berbagai pernyataan Kajari  Bajawa, Raharjo Budi Istianto, S.H, M.H yang disiarkan media massa beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang ditanggapinya tentang dugaan penggelapan aset daerah.

Menurut Lawotan, kerja sama antara Pemkab Nagekeo dengan PT PIM dilakukan dengan merujuk pada berbagai regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara.

Dalam perjalanan, katanya, terjadi multitafsir oleh berbagai pihak sehingga melahirkan  pemberitaan-pemberitaan tentang adanya dugaan penggelapan aset (tanah) pemkab yang disinyalir telah merugikan daerah.

Lawotan menjelaskan, adanya pemberitaan telah terjadi pemindahtanganan tanah Malasera seluas 14,4 hektar kepada developer tanpa persetujuan DPRD Nagekeo. Lawotan membenarkan pemindahtanganan barang milik negara/daerah dalam hal ini tanah dan/atau bangunan berapa pun nilainya harus dengan persetujuan DPRD.

"Penafsiran ini mengacu pada UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 45 ayat (2) yang menegaskan, pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD.

Tetapi perlu kami tegaskan bahwa pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri tidak memerlukan persetujuan DPRD. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan  Negara pasal 46 ayat (1) huruf b poin 3 pasal 47 ayat (1) huruf b, yang penjabarannya diatur dalam PP Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 46 ayat (3) huruf C dan secara teknis operasional diatur dalam Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 58 ayat (2) huruf  C.

Soal penjualan aset pemkab harus dilelang, Lawotan mengatakan, penafsiran ini mengacu pada UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal  48 ayat (1) dan PP Nomor: 6 Tahun 2006,  pasal 51  ayat (2) yang berbunyi:  penjualan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu dan Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 70 ayat (3) yang berbunyi  proses pelepasan hak atas tanah/bangunan dilakukan dengan pelelangan atau tender.

Terhadap penafsiran tersebut, Lawotan menjelaskan, pelepasan hak atas tanah untuk kavling pegawai negeri tidak perlu dilakukan melalui pelelangan/tender. Hal itu  secara nyata ditegaskan dalam Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 71 ayat (1)  dan (2).

"Ada kekhawatiran yang berkembang di masyarakat tanah di Malasera seluas 14 ha yang telah dipindahtangankan  kepada PT PIM untuk pembangunan rumah PNS sudah tidak menjadi milik Pemkab Nagekeo lagi. Kami tegaskan, tanah tersebut masih tetap menjadi milik Pemkab Nagekeo apabila PT PIM tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antar Pemkab Nagekeo dengan PT PIM dan PT Bank Tabungan Negara Cabang Kupang tentang Pengadaan Rumah Bagi PNS. 

Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved