Gerindra Bantah Prabowo Intervensi

POS KUPANG.COM, JAKARTA--Partai Gerindra membantah melakukan intervensi terhadap Partai Golkar menjelang Munas di Bali. Hal ini dipastikan oleh salah satu ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa. Pasca kerusuhan di Kantor DPP Partai Golkar kemarin, Prabowo terlihat menemui Ical di Bakrie Tower, Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Prabowo hadir menggunakan Mobil Lexus B 17 PSD berwarna putih.

"Wajar Prabowo datang, tanya sahabatnya," kata Desmond. Menurut Desmon, pertemuan tersebut merupakan bentuk solidaritas Prabowo kepada Ical. Untuk itu, membantah Prabowo lakukan intervensi kepada Ical. "Apakah Prabowo punya power hebat? lebih hebat dari menkopolhukkam," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra lainnya yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon kemudian menuding Menko Polhukam Tedjo Edhy Poerdijatno melakukan intervensi, melarang kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. "Kami sangat menyayangkan, banyak masalah lain. Misalnya bentrok Polisi dengan TNI, itu jauh lebih signifikan. Terus mau mengurus tempat dan waktu dari parpol. Apa urusannya," kata Fadli.

Menurutnya, menteri Kabinet Kerja Jokowi yang masih dalam masa percobaan perlu dievaluasi, karena dinilai membahayakan kepentingan nasional.Partai Golkar, Fadli menegaskan, adalah partai yang sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.

"Tentu kita berharap Indonesia bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini tak akan tercapai jika pemimpinnya tak paham cara mengurus negara ini. Seorang presiden ataupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik, bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," katanya.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai prinsip kebebasan berserikat akan tercederai jika kepolisian menuruti perintah Menkopulhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Menkopolhukam meminta Polri tak mengeluarkan izin Munas IX Partai Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.

Menurutnya, hal itu akan mencoreng kewibawaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)."Langkah Menkopolhukam, apabila diikuti oleh Polri sudah mencederai prinsip kebebasan berserikat dan mencoreng kewibawaan pemerintahan Jokowi-JK," ungkap Muradi.

Langkah tersebut juga, menurut dia, sebagai sikap berlebihan yang tidak berbasis pada keyakinan akan kedewasaan politik publik dan kader politik Golkar. "Saya rasa langkah untuk menginstruksikan Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan munas Golkar di Bali atas nama kecurigaan kemungkinan rusuh dan mengganggu industri pariwisata di Bali adalah sikap kekanak-kanakan dan tidak berbasis pada realitas di Bali sebagai provinsi dengan sikap toleransi yang tinggi," jelasnya. (tribun/fer/mal)