MK Harus Steril dari Tekanan Kelompok Massa

POS KUPANG.COM, JAKARTA — Langkah pengamanan berlapis yang diterapkan oleh TNI dan Polri untuk pengamanan Sidang Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2014 diapresiasi. Langkah tersebut dinilai perlu karena Mahkamah Konstitusi harus terbebas dari tekanan.

"Pengamanan berlapis oleh Polri dan TNI yang di BKO (bawah kendali operasi)-kan ke Polri di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga titik pintu-pintu masuk ke Jakarta sudah tepat," kata Muradi, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (20/8/2014).

Muradi kemudian memaparkan dua implikasi dari langkah TNI dan Polri tersebut. Pertama, sebagai bagian dari langkah preventif keamanan ibu kota sebagai indikator keamanan nasional dan yang kedua berkaitan dengan penegakan wibawa lembaga tinggi negara.

"Institusi keamanan, baik Polri maupun TNI, menyadari benar bahwa setiap manuver pengerahan massa akan mengandung konsekuensi-konsekuensi ancaman atas keamanan yang terus coba dijaga tetap kondusif pasca-Pilpres 2014," papar Muradi.

Lebih jauh, Muradi menekankan, sebagai lembaga negara, MK harus dibebaskan dari tekanan-tekanan kelompok massa dalam proses pembuatan keputusannya. Pendukung pasangan capres dan cawapres yang melakukan gugatan ke MK mencoba terus melakukan politik pengerahan massa yang diasumsikan untuk melakukan tekanan dan intimidasi.

Karena itu, Muradi mengapresiasi langkah TNI dan Polri yang membuat pengamanan berlapis dalam sidang putusan MK tersebut. Ia menegaskan, putusan MK sangat ditunggu masyarakat sehingga harus steril dari tekanan.

"Pada kondisi ini, Polri dan TNI harus memastikan bahwa MK dan lingkungan sekitarnya harus steril dan terbebas dari tekanan massa bagi kepentingan pihak yang bersengketa agar MK dapat menghasilkan keputusan yang berimplikasi positif bagi perkembangan demokrasi dan masa depan Indonesia," tutup Muradi.