Jokowi Tak Pakai Program SBY

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Presiden terpilih, Joko Widodo, menyatakan tidak akan mengikuti program swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meliputi swasembada beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Jokowi menyatakan akan konsentrasi pada swasembada beras dan gula.

Penjelasan Jokowi tentang program swasembada pangan itu ia sampaikan seusai rapat bersama Tim Transisi di Jakarta, Sabtu (9/8/2014) sore. Agenda rapat yang berlangsung selama sekitar empat jam tersebut adalah membahas tema swasembada pangan.

Seusai rapat, Jokowi ditanya apakah ia akan meneruskan program swasembada pangan di era SBY. Namun Jokowi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak akan meneruskan program tersebut. "Mulai dari nol," ujarnya.

Pembahasan program swasembada pangan oleh Tim Transisi, kata Jokowi, merupakan pijakan untuk mengawali langkahnya sebagai presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2014.

"Untuk menuju ke sana, sekarang ini kebijakannya disiapkan. Pas pelantikan nanti sudah tahu, apa yang harus kami kerjakan sudah ngerti step-step-nya," katanya. Jokowi juga menyatakan bahwa ke depan, pihaknya berkonsentrasi pada swasembada beras dan gula.

Seperti diketahui, Presiden SBY mencanangkan program swasembada lima komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Program swasembada pangan itu direncanakan terwujud pada tahun 2014.

Swasembada lima komoditas pangan tersebut mengacu kepada program Bukittinggi Plan of Action, yakni hasil rapat terbatas pada Oktober 2013 Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Saat itu, banyak pihak pesimis pemerintah akan mampu mencapai swasembada pangan tahun 2014, mengingat ketergantungan Indonesia pada pangan impor masih di atas 10 persen. Di antaranya gandum 100 persen, kedelai 78 persen, gula 54 persen, dan daging sapi 18 persen.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto,  menjelaskan, Tim Transisi hanya membuat kerangka untuk modal pemerintahan Jokowi-JK. "Pak Jokowi ingin semua janji-janjinya saat kampanye terpenuhi. Ada 72 janji yang dinyatakan Jokowi-JK saat kampanye lalu," katanya. "Kami lakukan kerja teknis bukan kerja politik. Decision maker tetap ada di Pak Jokowi-JK," tuturnya.

Misalnya, saat Jokowi berkampanye di Bandung, Jawa Barat, ia menyatakan ada sembilan program yang ingin direalisasikan. Di antaranya penyaluran dana Rp 1,4 miliar ke desa. Jokowi-JK ingin penyaluran itu berjalan lancar sehingga tiap desa mampu berdikari. "Karena ingin mewujudkan janji kampanyenya, Jokowi memutuskan membuat Rumah Transisi," imbuhnya.

Andi menambahkan, meski sudah membentuk rumah transisi, pihaknya belum berkomunikasi dengan pemerintahan SBY. Pihaknya mengaku masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. MK menjadwalkan, keputusan atas sengketa itu akan dibacakan pada 21 Agustus mendatang.

"Jadi interaksi antara tim transisi dan pemerintah SBY akan dilakukan setelah tanggal 21 Agustus. Sampai hari ini tidak ada interaksi dengan pemerintahan SBY," ujar Andi di Jakarta, Sabtu.

Beberapa waktu lalu, Presiden SBY lewat youtube menyatakan bisa memahami langkah Jokowi-JK membentuk Tim Transisi. "Dengan asumsi Pak Jokowi nantinya menjadi presiden atau jika Mahkamah Konstitusi akhirnya mengukuhkan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, sebenarnya itu hal sepenuhnya Pak Jokowi. Jadi, saya kira tidak perlu dipersoalkan," ujar SBY. (tribunnews/nic/zul)