Pilpres 2014
Tradisi Baru
Dengan tetap menghormati proses hukum yang terjadi di MK, presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK secara sederhana meresmikan Kantor Transisi
POS-KUPANG.COM, JAKARTA --- Dengan tetap menghormati proses hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara sederhana meresmikan Kantor Transisi, kemarin.
"Kantor transisi dijalankan berlandaskan pada prinsip sistem pemerintahan Presidensial sesuai amanat UUD 1945, dengan tugas antara lain untuk mempersiapkan penjabaran visi-misi, 9 program aksi dan seluruh janji kampanye agar dapat dilaksanakan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin.
Menurut Wakil Sekjen PDIP ini, hal-hal strategis yang dijalankan mencakup pembahasan APBN 2015, mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah Presiden, baik kantor kepresidenan maupun arsitektur kabinet, menjabarkan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih ke dalam rencana dan program kebijakan.
Rumah transisi ini juga mempersiapkan upaya percepatan implementasi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
"Hal-hal berkaitan dengan rekruitmen dan seleksi menteri anggota kabinet, sepenuhnya dilakukan oleh presiden terpilih, mengingat dalam sistem presidensial hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden," kata Hasto.
Ditegaskan kantor transisi dilengkapi dipimpin oleh kepala staf dibantu 4 deputi. Tugas-tugas mereka berkaitan dengan memimpin kelompok kerja pemenuhan janji-janji kampanye, Pokja petani, nelayan, perumahan rakyat, APBN, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, transportasi publik dan lain-lain.
"Di dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Transisi juga dilengkapi dengan Satuan Tugas Khusus dan penasihat senior," kata Hasto.
Pada prinsipnya, Kantor Transisi merupakan unit teknis, bagaikan tim ahli baik dari unsur parpol pendukung Jokowi-JK, profesional di luar Parpol, profesional dari Partai, dan mereka yang memiliki komitmen besar untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
"Kesemuanya didedikasikan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Hasto.