Gubernur Bahas Kisruh Universitas PGRI NTT

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Pemerintah Propinsi NTT telah mengagendakan Senin (23/6/2014) mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam kisruh kepemimpinan di Universitas PGRI NTT sepekan terakhir ini.

Para pihak yang diundang antara lain, rektorat, pengurus YPLP PT PGRI NTT, organisasi mahasiswa dan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) NTT.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem menyampaikan itu Pos Kupang, Kamis (20/6/2014), terkait kepastian rapat membahas masalah di universitas swasta tersebut.
Frans  mengatakan, Gubernur NTT menginginkan agar pengurus YPLP PT PGRI Pusat diundang  hadir, namun belum bisa dilakukan mengingat waktu sangat mepet.

Pengurus PGRI Pusat, lanjut Frans, akan diagendakan diundang pada kesempatan lain. "Nanti kita akan undang yayasan, rektorat dengan pengurus BEM. Pak Gubernur berharap PGRI pusat diundang, tapi pusat ini kalau undang untuk datang sekarang mungkin agak susah," ujarnya.

Dikatakannya, pertemuan bersama pihak terkait guna menyikapi kisruh Universitas PGRI NTT ini penting agar jangan sampai mahasiswa dan masyarakat NTT dirugikan.
Sebelumnya, Kamis (19/6/2014), Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menegaskan, Pemerintah Propinsi NTT harus terlibat untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi di Universitas PGRI NTT. Dalam waktu dekat, gubernur akan segera mengundang pihak-pihak terkait untuk penyelesaian.

Gubernur mengatakan itu ketika dimintai komentarnya di rumah jabatan Gubernur NTT, Kamis (19/6/2014).  Lebu Raya menjelaskan, ia sudah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem,  untuk mengatur jadwal pertemuan gubernur dengan pihak-pihak terkait dalam kisruh kepemimpinan  Universitas PGRI NTT.

"Saya sedang mendiskusikan mau atau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya karena ada dua kepentingan. Kepentingan pertama supaya para mahasiswa dan orangtuanya serta masyarakat tidak dirugikan. Yang kedua, supaya suasana aman, tertib dan damai di daerah ini terjaga. Ini urusan internal, tetapi kepentingan kita supaya masyarakat jangan dirugikan," kata Lebu Raya.*