Salam Pos Kupang

Bersandiwara

Gampangnya seorang terdakwa kabur dari Pengadian Tipikor Kupang dapat memunculkan kecurigaan yang macam-macam.

Bersandiwara
Net
Ilustrasi

KABURNYA Kalumban Mali, terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Propinsi NTT, sebagai bukti lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum.

Kasus  ini memperlihatkan pengamanan di Pengadilan Tipikor tidak jalan. Mestinya terdakwa kasus korupsi yang ancaman hukumannya di atas lima tahun harus diborgol dan dijebloskan ke dalam sel sebelum dan sesudah menghadiri persidangan.

Gampangnya seorang terdakwa kabur dari Pengadian Tipikor Kupang dapat memunculkan kecurigaan yang macam-macam. Bisa saja dicurigai terjadi 'main mata' antara petugas yang mengawal dengan terdakwa. Bisa juga pengawalnya lengah, bisa juga sebuah konspirasi.

Dugaan publik ini perlu secepatnya dijawab oleh aparat penegak hukum dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menangkap kembali Kalumban Mali dan dijebloskan kembali ke Rutan Penfui.

Di saat publik sedang bertanya-tanya apakah gerangan sehingga terdakwa yang sudah berada dalam 'genggaman' aparat dengan gampang melarikan diri? Apalagi muncul surat dari Kalumban Mali yang menghendaki jaksa untuk menangkap istri keduanya dan mertuanya sebagai sarat untuk menyerahkan diri. Surat itu dapat dibaca sebagai sandiwara yang dilakonkan Kalumban Mali.

Kalumban Mali rupanya mau mengalihkan perhatian terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeretnya dengan membawa masalah keluarganya ke dalam kasus serupa.

Kita berharap jaksa jangan terkecoh dengan skenario yang dimainkan Kalumban Mali. Kita yakin skenario ini hanya untuk mengalihkan perhatian. Pihak kejaksaan harus terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengejar dan menangkap Kalumban Mali.

Selain itu, Kalumban Mali sendiri perlu menyadari perbuatannya dan kembali menyerahkan diri. Kalumban harus dapat menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum. Melarikan diri dari sebuah peradilan hanya menambah hukuman, karena perbuatan itu jelas melanggar hukum. Mestinya Kalumban Mali 'menyanyi' dan menyebut semua pihak yang terlibat dalam kasus yang menyeret dirinya. Jika dicermati, istri kedua dan mertuanya, kemungkinan besar tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi itu, lalu mengapa mereka yang harus diseret- seret?

Skenario dalam drama kaburnya Kalumban Mali patut dijadikan bahan refleksi bagi aparat penegak hukum. Jaksa dan hakim harus rutin koordinasi dengan aparat kepolisian dalam memperketat pengawasan terhadap terdakwa saat menghadiri persidangan. *

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved