Salam Pos Kupang

Tebang Pilih dan Pilih-pilih Baru Tebang

Penanganan kasus berdasarkan pesan sponsor, berdasarkan order karena di baliknya ada komitmen tahu sama tahu, saling menguntungkan.

Tebang Pilih dan Pilih-pilih Baru Tebang
Thomas Duran
TANDA TANGAN--Anggota DPRD TTS, yang juga tersangka kasus penghinaan terhadap Camat Tobu, Zakarias Tafui, diperiksa penyidik Polres TTS, Rabu (23/4/2014). Tampak Tafui menandatangani BAP.

JAMAK terlihat bahwa penanganan kasus, entah itu kasus korupsi atau tindak pidana lainnya, oleh aparat penegak hukum masih tebang pilih. Apalagi ketika kasus itu bersinggungan dengan kepentingan politik, maka taruhannya adalah kepentingan.

Dalam konteks ini, kerap terdengar suara-suara minor masyarakat bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah (untuk masyarakat kecil), tumpul ketika berhadapan dengan penguasa, kaum berduit. Hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibarter. Hukum bisa diatur. Toh, manusia yang membuatnya, bukan malaikat.


Dan, itulah yang terjadi di negeri ini. Penanganan kasus berdasarkan pesan sponsor, berdasarkan order karena di baliknya ada komitmen tahu sama tahu, saling menguntungkan.

Celakanya ketika masyarakat yang bersandal jepit, tak punya uang, berpakaian lusuh, berurusan dengan hukum, kerap dipingpong, bahkan kerap dibuat sedemikian rupa sehingga kasus yang diadukan 'hilang' dengan sendirinya.

Aparat penegak hukum tidak mau berjerih lelah menanganinya karena tak ada 'pemasukan.' Berbeda halnya ketika pelapor sebuah kasus adalah kaum berdasi. Semuanya lancar tanpa hambatan. Ya, itu tadi tebang pilih. Pilih-pilih baru tebang.

Tak pelak reaksi pun mengemuka. Masyarakat menilai banyak kasus yang mengendap di kepolisian, bahkan 'berlumut' karena terus berulang tahun. Pun mengendap di kejaksaan.

Dengan alasan yang terkesan mengada-ada. Menyikapi reaksi masyarakat itu, aparat penegak hukum tak kalah memberi argumentasi yang meyakinkan. Kata kunci yang selalu diungkapkan adalah, "kami komit. Kami usut sampai tuntas."

Nyatanya hanya pemanis bibir. Sebut saja kasus pembunuhan Paulus Usnaat di TTU hingga kini belum tuntas. Berkasnya mungkin sudah 'berlumut'. Kasus Obaja Nakmofa. Juga belum tuntas. Berkasnya mungkin sudah dimakan rayap. Kasus terbakarnya kantor Gubernur NTT, juga telan bersama waktu. Tak terdengar lagi upaya apa yang dilakukan penegak hukum yang mengungkap tabirnya. Terbakar atau dibakar? Masih misteri.

Mengapa? Tentu karena kepentingan. Aparat hukum mau menegak hukum tapi melanggar hukum itu sendiri. Masalahnya, aparat penegak hukum tidak transparan menjelaskan apa problem penanganan sebuah kasus sehingga terus mengendap hingga 'berlumut.' Kalaupun dijelaskan, sifatnya klise, bukan substansi. *

Penulis: Benny Dasman
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved