Salam Pos Kupang

Bagi-bagi Proyek

Kepada para pengusaha juga perlu diingatkan bahwa siapa pun boleh melakukan usaha di republik ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi-bagi Proyek
ist
Ilustrasi Korupsi

SELAMA ini berhembus rumor bahwa sejumlah proyek dikuasai keluarga, tim sukses kepala daerah terpilih. Rumor tersebut terus didaur ulang dan semakin kencang berhembus manakala musim proyek tiba. Namun, lambat laun akan reda dan hilang begitu saja tanpa bukti.

Kali ini pembicaraan tentang bagi-bagi proyek untuk orang-orang yang berada pada ring satu kekuasaan kembali berhembus dalam Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi VIII NTT di Hotel Kristal, Rabu (21/5/2014). Di arena musda ini, rumor yang telah lama menjadi santapan kalangan pengusaha ini dikonfirmasi Paul Papo Belang, pengusaha asal Sikka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum  NTT, Ir. Andre Koreh.

Disebutkan Belang, sejumlah proyek di daerah dikerjakan orang dekat atau keluarga Gubernur NTT, Kadis PU NTT dan oknum anggota DPRD NTT. Kita patut memberi apresiasi kepada Papo Belang yang dengan terbuka menyampaikan persoalan ini. Walaupun, semua orang bisa menebak jawaban normatif yang disampaikan Kadis PU NTT dengan mengedepankan peraturan yang berlaku.

Apa yang diungkap Papo Belang ini memang memiliki dua dampak yang bertentangan. Jika  ditanggapi secara negatif, maka kita dapat memastikan Papo Belang tidak akan mendapatkan proyek dari propinsi selama beberapa tahun ke depan. Bila ini yang terjadi,  kita dapat menilai bahwa penentu kebijakan yang langsung bersentuhan dengan penanganan proyek memiliki dendam dan tidak mau dikoreksi oleh siapapun.

Terkadang untuk mengungkapkan balas dendam karena tidak mau dikoreksi, kita menggunakan sejumlah aturan untuk dijadikan tameng.
Kita perlu mengingatkan ini sehingga mereka yang menangani proyek di propinsi tidak bertindak takabur dan menaruh dendam karena pengakuan jujur Papo Belang yang ujung-ujungnya "mematikan" usaha Papo Belang.

Selain itu, kepada para pengusaha juga perlu diingatkan bahwa siapa pun boleh melakukan usaha di republik ini sesuai  ketentuan yang berlaku. Apakah itu anak, keluarga dan saudara bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden sekalipun.

Namun, di dalam membangun usahanya dilakukan dengan cara-cara elegan, bukan   jalan pintas dengan menyebut sebagai anak atau keluarga  pengambil kebijakan seperti bupati atau gubernur. Kepada aparat pelaksana, baik itu kepala dinas, panitia pelelangan dan perangkat lainnya, untuk tidak gentar dengan para pengusaha yang getol mengaku sebagai orang dekat atau keluarga bupati dan gubernur. Berpeganglah pada aturan dan abaikan saja pengusaha-pengusaha yang sukanya menerabas aturan.  *
 

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved