Pemilu 2014

AMPLOP Desak Tuntaskan Masalah Politik Uang di Mabar

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir dan Pulau Anti Money Politik (AMPLOP), melakukan aksi demonstrasi

AMPLOP Desak Tuntaskan Masalah Politik Uang di Mabar
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Servans Mamilianus

POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO -- Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir dan Pulau Anti Money Politik (AMPLOP), melakukan aksi demonstrasi disertai orasi di Kantor Panwaslu dan KPU Manggarai Barat (Mabar) pada Hari Rabu (16/4/2014) siang.

Mereka menuntut Panwaslu dan KPU beserta unsur terkait untuk segera menuntaskan persoalan yang berkaitan dengan money politik atau politik uang dalam Pileg 9 April 2014 lalu di Mabar.

"Kami dari Aliansi Masyarakat Pesisir dan Pulau Anti Money Politik, mengutuk dan menolak dengan tegas segala bentuk praktek money politik di Kabupaten Manggarai Barat," kata Koordinator Lapangan, Amirwan WP, saat membacakan pernyataan sikap mereka di depan Kantor Panwaslu Mabar.

Beberapa pernyataan sikap lainnya yang dibacakan saat itu, yakni AMPLOP memberikan apresiasi terhadap kerja dan kinerja Panwaslu yang telah mendeteksi dan menemukan praktek money politik di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Pulau Messah dan Pulau Papagarang.

AMPLOP mendesak Panwaslu untuk menindaklanjuti dan sesegera mungkin merekomendasikan kepada KPU agar temuan-temuan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendesak KPU Mabar agar memberikan sansksi yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada oknum Caleg yang telah mencederai asas demokrasi.

Mendesak KPU Mabar untuk sesegera mungkin menindaklanjuti temuan-temuan praktek money politik yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Mabar. Mendesak KPU Mabar untuk memberikan saksi yang tegas terhadap semua upaya yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum Caleg sesuai dengan undang-undang nomor 08 tahun 2012 tentang pelanggaran Pemilu dan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang praktek money politik yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Jenderal Lapangan, Mustafa dan Koordinator Lapangan, Amirwan WP.*

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved