Pusat Bisa Bantu PDAM Kabupaten Kupang. Asalkan Masalah Tuntas

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Komisi V DPR RI berjanji akan membantu memperjuangkan anggaran untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang guna membenahi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) asalkan masalah yang tengah melilit perusahaan itu dituntaskan.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI, Farry Francis saat kunker ke PDAM Kabupaten Kupang, Kamis (13/3/2014). Dalam kunker ini, Farry didampingi pejabat dari kementerian Pekerjaan Umum dan diterima Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, Direktur PDAM Kabupaten Kupang, Johanis Ottemossoe dan sejumlah pejabat dan staf PDAM Kabupaten Kupang.

Pada kesempatan pertama, Bupati Titu Eki dan Direktur Johanis menyampaikan persoalan yang tengah menimpa perusahaan daerah itu mulai dari pernah mati suri karena dililit hutang, hingga upaya ambil alih oleh pemerintah Kota Kupang.

Selain menyampaikan masalah air bersih dan kisruh PDAM, Bupati Titu Eki juga meminta Komisi V DPR RI memperjuangkan pasokan listrik di wilayahnya. Mengingat selama ini pasokan listrik di Kabupaten Kupang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, padahal, masyarakat Kabupaten Kupang bukan saja membutuhkan listrik untuk konsumsi tetapi juga untuk produksi.

Menanggapi pernyampaian ini, Farry yang pernah menjadi Badan Pengawas PDAM Kupang ini mengaku pernah mengalami masa sulit bersama PDAM itu. Namun dia mengaku tidak akan masuk terlalu jauh dalam persoalan itu karena dia  yakin pemerintah propinsi, bersama pemkab Kupang dan Pemkot Kupang masih bisa menyelesaikan masalah itu.

"Soal manajemen, komisi berharap pemerintah propinsi bisa memfasilitasi. Dan pusat tetap memberikan dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat," kata Farry.

Meski tidak menjanjikan alokasi APBN yang sama besar dengan alokasi untuk Pemerintah Kota Kupang, namun Farry mengatakan, telah dianggarkan anggaran APBN sebesar Rp 3,5 miliar kepada Pemkab Kupang untuk membangunan jaringan air bersih di Oelamasi, Ibukota Kabupaten Kupang.

Sementara terkait permintaan Bupati Titu Eki agar ada perhatian pemerintah terhadap kebutuhan air bagi masyarakat di sekitar Bendungan Tilong dan Baumata, Farry mengatakan akan diperjuangkan pada APBN Perubahan 2014.

Farry mengakui meski alokasi anggaran APBN untuk Pemkab Kupang tidak sebesar Pemkot untuk air bersih namun sebenarnya tahun ini, Pemkab Kupang mendapat alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 113,5 miliar. Anggaran ini antara lain untuk pembangunan jalan poros tengah 20 kilometer Rp 70 miliar, Rp 40 miliar untuk pembangunan Bendungan Reknamo dan Rp 3,5 miliar untuk jaringan air bersih di Oelamasi.

"Untuk jalan poros tengah, informasinya sudah selesai tender dan tinggal pelaksanaannya saja. Sedangkan untuk permintaan pak bupati agar masyarakat di sekitar sumber air diperhatikan, akan kita perjuangkan pada APBNP 2014 ini," ujarnya.*