Opini

Ekonomi Hijau dan Cadangan Energi Kita

Pada 2013, pemerintah melandaskan tema pembangunan pada, Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh  Drs. Laurens Bahang Dama
Ketua Komisi V DPR-RI

PADA tahun 2013, pemerintah melandaskan tema pembangunan pada, "Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan kesejahteraan rakyat". Untuk itu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal.

Adapun strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal meliputi  4 hal pokok, yaitu: (1). Optimalissai pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup. (2). Meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan. (3) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3% terhadap PDB) dan (d). Menurunkan rasio hutang terhadap PDB dalam batas terkendali.

Khusus terkait belanja negara, kerangka besar pokok-pokok kebijakan fiskal ini, diharapkan dapat membingkai belanja negara baik belanja K/L atau non K/L agar tetap pada empat hal pokok, yaitu: (1). Mendukung pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi (pro growth) (2). Meningkatkan kesempatan kerja (pro job), pengentasan kemiskinan (pro poor) dan (3) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan atau (pro invironment).

Dalam konteks transportasi nasional ramah lingkungan dan konsumsi subsidi BBM , maka arah kebijakan fiskal, khususnya di pos belanja, sudah saatnya kritis terhadap alokasi belanja subsidi BBM yang masih membebani APBN. Selain menggerus APBN untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan belanja modal lainnya. Selain itu, pembengkakan anggaran subsidi  juga berkontribusi  merusak lingkungan secara terstruktur.
Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang tetap tinggi masih membebani impor dan menjadi pemicu membengkaknya defisit perdagangan.  Selama kuartal III-2013, defisit neraca minyak  meningkat 10,6 persen menjadi US$ 5,9 miliar. Dari laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang diumumkan Bank Indonesia, selama kuartal III impor minyak meningkat 11,9 persen menjadi US$ 10,7 miliar. Pemerintah diharapkanmewaspadai masih tingginya defisit minyak tersebut.  
Meskipun pemerintah mengatakan, pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) berdampak positif kepada perekonomian dalam jangka panjang, namun ternyata subsidi BBM yang diberikan saat ini belum tepat sasaran pada masyarakat miskin dan sangat miskin.

Sebahagian besar subsidi dinikmati oleh kalangan mampu. Dari Rp.210,73 triliun anggaran subsidi BBM, sekurang-kurangnya Rp150 triliun tidak tepat sasaran. Itu artinya, sekitar 71 persen subsidi BBM dinikmati kalangan mampu yang justru tidak berhak atas subsidi itu. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal yang berpihak pada orang-orang miskin, terancam tidak nyata dalam realisasi belanja pemerintah. Meskipun subsidi BBM  dari tahun ke tahun masih membebani APBN.

Aspek Ekonomi Politik BBM
Salah satu sebab bengkaknya belanja subsidi BBM adalah, pertumbuhan kenderaan bermotor yang tak terkendali. Saat ini, pertumbuhan kendaraan berada titik pertumbuhan yang memprihatinkan. Di satu sisi, pertumbuhan tersebut menggambarkan tingginya mobilitas masyarakat atau berjalannya aktivitas ekonomi, di sisi lain menimbulkan persoalan pemanfaatan energi nasional yang serius, khususnya penggunaan subsidi BBM dalam postur APBN yang masih membengkak.

Dari sisi APBN misalnya, alokasi pemanfaatan anggaran BBM subsidi, terus mengalami peningkatan. Ditahun 2011 alokasi anggaran subsidi sebesar 54,7%, untuk pemanfaatan trasportasi dan listrik. Pada 2012, alokasi subsidi BBM untuk pemanfaatan yang sama naik menjadi Rp. 306 triliun atau sekitar 30% dari total anggaran pemerintah pusat. Dan pada tahun 2013 subsidi BBM kita naik tajam menjadi 61%.

Bukan  tidak mungkin alokasi anggaran subsidi BBM ini  terus membengkak dan menggerus aggaran pembangunan infrastruktur yang menjadi basis pergerakan sektor riil dan roda ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam pokok-pokok kebijakan fiskal.

Beban APBN terhadap subsidi BBM ini akan semakin bertambah, menimbang tingkat produksi energi di Indonesia masih sangat terbatas.  Pencapain lifting minyak yang selalu berada di bawah target, menjadi suatu soal tersediri. Dan akibatnya, konsumsi minyak/BBM lebih mengandalkan impor. Sebagai negara anggota OPEC, Indonesia tak lagi menjadi negara net ekspor, tapi sebaliknya.

Halaman
123
Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved