Opini

Budak Perintah

BUPATI Ngada menjadi tenar di seantero nusantara gara-gara ulahnya yang memerintahkan Satpol-PP memblokir bandara Turelelo

Oleh Crist Webison
Anggota Komunitas SOPHIA

BUPATI Ngada tiba-tiba menjadi tenar di seantero nusantara gara-gara ulahnya yang memerintahkan Satpol-PP memblokir bandara Turelelo di Soa. Perintah bapak bupati pun sigap dijalankan. Masih rada mirip, di awal Januari 2014, sekelompok Satpol-PP di Kota Kupang melakukan razia terhadap sekelompok guru dan pegawai yang kedapatan makan bakso pada saat jam kerja. Aksi ini pun menuai protes dari pihak korban razia. Lagi-lagi Satpol PP bekerja atas perintah bapak (wali kota Kupang) demi tujuan meningkatkan disiplin guru dan pegawai di lingkup Kota Kupang.

Disiplin kerja dalam lingkup birokrasi memang kerap dimaknai sebagai turunan dari seperangkat perintah atasan. Ada banyak soal di sini, terutama jika dihadapkan pada  rasionalitas disiplin kerja birokrasi sebagai pelayan publik. Ketika birokrasi bekerja atas perintah atasan/pimpinan, tanpa melibatkan tanggung jawab publik tentu ia tidak patut sebagai pelayan publik. Perintah mestinya tidak terpisah dari tanggung jawab publik yang berarti pro publik. Jika perintah atasan jelas-jelas merugikan publik, mestinya perintah tidak perlu dipatuhi.

Fakta ini juga setidaknya memberi gambaran bahwa birokrasi kita kurang leluasa, terhimpit, dan mudah tunduk pada kekuasaan. Perintah atasan seringkali dijalankan tanpa pertimbangan, bebas dari sikap kritis. Keadaan ini cenderung mengelabui bahkan menguburkan potensi dan power birokrasi sebagai pelayan publik dalam memenangkan urusan-urusan publik.

Kendali perintah terhadap birokrasi ini kian tak terbendung manakala birokrasi melibatkan diri dalam pertarungan politik kekuasaan. Ritme kerjanya kemudian terganggu karena harus lihai mengemas kontrak-kontrak gelap dengan penguasa politik yang sudah menjelma menjadi majikannya. Terkesan ada kerja sama yang kompak antara kekuasaan  dengan birokrasi. Kesan itu lantas tak terbukti di tengah tumpukan fakta perkara KKN yang melibatkan birokrasi bersama penguasa politik. Tidak akan pernah ada makna publik dalam relasi gelap dan palsu seperti ini.

Perselingkuhan birokrasi dengan elit politik (politisasi birokrasi dan birokratisasi politik) jelas merusakkan bangunan pemerintahan. Birokrasi kerap tidak elegan karena dibayangi oleh kendali elit penguasa. Ia sering bertingkah serba salah seperti jongos dan sulit bersikap tegas apalagi kritis terhadap kekuasaan. Hasilnya jelas pemerintahan yang buruk.

Selama birokrasi terjebak dalam pola kerja yang dikendalikan oleh kepatuhan atau disiplin perintah semata, ia sulit berpihak pada tujuan sesungguhnya, yaitu kepentingan warga. Mengutamakan perintah atasan di atas segala-galanya jelas membuktikan rendahnya kualitas kerja birokrasi sebagai pelayan publik. Bisa saja ada agenda kerja dengan alokasi waktu yang rapih, dan laporan-laporan kerja yang tanpa cacat, lalu disahkan dengan tanda tangan dan stempel atasan. Ini hanya soal legalitas yang tidak otomatis menjamin kualitas kerja birokrasi sebagai pelayan publik. Berbagai agenda dan laporan kerja birokrasi kemudian sulit dipercaya ketika dihadapkan pada sisi egalitas atau kepenuhan atas prinsip tindakan kebijakan yang bebas bertanggung jawab dan pro publik.

Bekerja semata atas dasar kepatuhan pada perintah atasan jelas instan dan dangkal makna. Kedangkalan membuatnya rapuh dan rawan celaka. Ibarat rumah yang dibangun di atas pasir, mudah ambruk ketika diterpa badai. Birokrasi robot yang dikendalikan perintah, gampang menjadi stress karena tidak terdidik untuk kreatif memanfaatkan waktu. Bisa jadi, fenomena pensiunan birokrat yang rentan stroke dan stress adalah efek jangka panjang dari pola kerja birokrasi yang tunduk di bawah kendali perintah atasan.

Harapan Publik
Publik butuh birokrasi yang profesional, otonom, mahir, tegas, dan kritis dalam tugasnya sebagai pelayan publik. Besar harapan publik, birokrasi fokus pada tugasnya sebagai pelayan publik yang tidak lagi bermuka dua; mengangkangi tugas pelayanan publik sekalian jadi jongos penguasa. Publik jelas tidak butuh birokrasi yang hanya menjadi budak perintah.

Perintah, peraturan, dan tradisi apapun yang dijalankan birokrasi pada hakikatnya diadakan tidak lebih sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan publik. Tetapi kerap terjadi, sarana itu melanggar batas menjadi tujuan. Kemalangan birokrasi kita justru karena pasrah tunduk menjadi budak perintah atau aturan sebagai sarana, lalu mengabaikan tujuan sebenarnya untuk kebaikan publik.

Publik jelas mengharapkan birokrasi yang bekerja cerdas. Bekerja cerdas mesti dibuktikan dengan keberanian melawan kekuasaan yang semena-mena. Termasuk mengkritisi perintah atasan yang tidak bijak dan tidak cerdas karena tidak pro publik. Wewenang sebagai atasan mestinya tidak dimaknai sebagai pemaksaan kepada pihak yang di bawah, melainkan mesti berdimensi demokratis untuk bahu-membahu wujudkan keputusan dan pilihan terbaik bagi publik. Nuansa demokrasi dalam suatu wewenang membuka peluang terjadinya partisipasi dan proses check and balance antara birokrasi dengan penguasa, antara birokrasi yang lebih tinggi dengan birokrasi yang di bawah, dan antara birokrasi dengan warga. *

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved