Opini

Opera Sabun Harga Gas Elpiji, Gaya Lama Mengatrol Citra

Anda ingat, ketika menjelang pemilu 2009, pemerintahan SBY-JK secara dramatis menaikkan dan menurunkan harga BBM

Sebagai catatan kita, saat ini Indonesia membutuhkan pasokan gas total mencapai 7.808 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), sedangkan produksi dan alokasi gas nasional selama ini baru sebesar 7.583 juta kaki kubik per hari, sehingga masih ada defisit gas sebesar 300 juta kaki kubik untuk kebutuhan nasional. Anehnya lagi dalam posisi defisit energi gas nasional ini, pemerintah malah nekat melakukan ekspor gas sebesar 44 persensejak tahun 2012. (data kementerian ESDM 2013).

Dari data di atas, jelas bahwa naiknya harga gas elpiji adalah murni risiko bisnis, namun pertanyaannya, kalau negara yang berbisnis dan rugi melulu, kenapa rakyat yang ditimpali risiko bisnis negara? Ini republikrimbakah? Rakyat acap kali dijadikan tumbal dari liberalisasi perdagangan energi.

Sadisnya lagi, segunung anomali tata kelola energi nasional ini, digunakan pemerintah dan partai nomor wahid pedukungnya sebagai modalitas politik, menjelang 2014. Ibarat judul lagu "Kaulah yang memulai dan kau yang mengakhiri".

Kalau kita mau jujur, image engineeringpemerintah ini tak saja merusak etika politik, tapi juga merusak psikologi pasar. Tentu sejumlah distributor gas elpiji gigit jari, karena beberapa hari lalu mereka mendapatkan gas dengan perolehan harga jauh lebih mahal.

Ketika saat ini Pertamina menurunkan harga gas elpiji, kira-kira siapa yang menanggung kerugian lebih dari 1500 agen distributor gas di 33 provinsi di Indonesia itu? Pemerintah jangan lupa, distributor-distributor gas itu juga warga negara yang patut mendapat perlakuan yang sama oleh pemerintah. Toh setelah menurunkan harga gas elpiji, pertamina melalui direktur pemasaran berkilah, bahwa pihak Pertaminan tak akan ganti rugi kepada para distributor yang sudah ketulung rugi itu.  

Tapi dengan fakta ini, membuat rakyat semakin faham, bahwa sebuah pemerintah yang dibangun dengan rekayasa citra, sesungguhnya tak menelorkan prestasi pembangunan yang mumpuni. Alih-alih membangun, rezim saat ini malah terlihat korup dan banal. Semoga rakyat semakin paham dan sadar memilih pemimpinnya di Pemilu 2014. Semoga. *

Sumber: Pos Kupang Cetak, Jumat (17/1/2014)

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved