Opini

Opera Sabun Harga Gas Elpiji, Gaya Lama Mengatrol Citra

Anda ingat, ketika menjelang pemilu 2009, pemerintahan SBY-JK secara dramatis menaikkan dan menurunkan harga BBM

Oleh  Munir Sara
Staf Ahli DPR-RI

ANDA ingat, ketika menjelang pemilu 2009, pemerintahan SBY-JK secara dramatis menaikkan dan menurunkan harga BBM. Sontak kebijakan itu memanen insentif elektoral signifikan pada pemilu 2009. SBY terpilih hingga 61 persen di pemilu 2009. Inti topiknya, cuma SBY satu-satunya presiden selama sejarah Indonesia yang bisa menurunkan harga BBM setelah dinaikkan.

Gaya yang sama juga diperan ulang pemerintah saat ini. Tanpa hujan angin, Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg hingga 68 persen. Di saat yang sama beberapa politisi dari partai lingkaran satu pendukung pemerintah memasang badan menolak kenaikan harga gas elpiji. Ini skenario apa?

Dus serba ambigue, ketika harga gas elpiji tiba-tiba terkerek, SBY meminta Wapres segera berkoordinasi dengan Pertamina. Artinya kenaikan harga elpiji itu lepas dari kontrol pemerintah. Ada apa?

Yang kita tahu dan faham, Pertamina itu korporasi pemerintah, artinya saham pertamina itu mayoritas milik pemerintah. Sebagai pemilik saham mayoritas, masa pemerintah gelap, buta dan tuli soal naik dan turunnya harga gas elpiji oleh Pertamina?  Kalau pun kenaikan harga gas elpiji itu murni bussiness action,  mestinya koordinasi terkait, dilakukan pemerintah dan Pertamina bukan sebaliknya. Ini tata kelola negara model apa?

Image Engineering
Lagi-lagi akhirnya kita mafhum, ternyata ini cuma akal-akalan sekelompok elit partai pengaman pemerintah untuk mengatrol citra di tahun politik. Toh kita pun paham, beberapa hasil survei, menempatkan partai lingkaran satu pendukung pemerintah ini ada di deret ter-bawah diantara partai pesaingnya.

Beberapa formula yang digunakan selama ini, termasuk konvensi capres tak mampu melicinkan laju trend perolehan elektoral. Akhirnya momentum kenaikan harga gas elpiji dianggap sebagai jalan radikal mengatrol citra. Gaya ini juga dianggap efektif mengeruk simpatik dan persepsi publik terhadap kinerja dan keberpihakan pemerintah.

Kendati Selasa (7/1/2014) harga gas elpiji telah diturunkan, Pertamina mengaku tetap rugi. Komunikasi yang ingin disampaikan Pertamina dan pemerintah kepada publik adalah, meski rugi trilyunan rupiah, pemerintah memilih berpihak pada daya beli masyarakat. Dapat juga kita pahami, bahwa ini gaya mengobral kenestapaan untuk memeras ibah dan simpatik publik. Lagi-lagi gaya lama memanen insentif elektoral.

Toh kalau pemerintah tak mau rugi, mestinya pencapaian lifting gas terus dipacu lebih besar, dalam rangka menghasilkan surplus penerimaan di sektor perdagangan energi termasuk gas. Dan juga memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

Kenapa Rakyat yang Dikorbankan?
Kalau selama ini pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri saja diperoleh dengan jalan impor, maka wajar saja stabilitas harganya rentan dikoyak dinamika pasar eksternal, termasuk volatilitas nilai tukar rupiah yang katanya sangat berdampak pada harga gas elpiji. Kinerja pemerintah yang lemah malah dieskploitasi untuk kemanfaatan politik.

Halaman
12
Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved