Menanti Pemimpin Sadar Data dan Pengetahuan

Di tahun 1960-an, Indonesia lebih kurang setara dengan Korea Selatan

Editor: Agustinus Sape

Oleh Jonatan A Lassa
Research Fellow di IRGSC

DI TAHUN 1960-an, Indonesia lebih kurang setara dengan Korea Selatan dan bersama Indonesia berstatus negara penerima bantuan ODA (Overseas Development Assistance) dari negara-negara donor dibawah naungan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sejak 2009, Korea Selatan berubah menjadi negara donor OECD dengan alokasi yang besar yakni di atas 1 miliar dolar US tiap tahun. Salah satu rahasia Korea Selatan yang sering dibahas adalah investasinya pada produksi pengetahuan berbasis data.

Kesadaran mengelola negara berbasis data dan pengetahuan demi kemaslahatan warga negara masih menjadi peristiwa yang diharapkan terjadi. Eksperimen-eksperimen kebijakan pembangunan berbasis data cenderung didorong dan difasilitasi oleh bantuan bilateral maupun multi-lateral. Sebagai misal, di Indonesia, transformasi Bappeda sebagai information clearing house melalui Bappeda Resource Center di NTT merupakan hasil support dukungan Pemerintah Australia.

Upaya sistematis membangun bangsa berbasis data dimulai sejak Sukarno yang menciptakan Biro Pusat Statistik di tahun 1960 yang didirikan berdasarkan Statistik (UU 7/1960). Menurut Undang-Undang ini, Biro Pusat Statistik berada di bawah komando Kabinet Perdana Menteri dengan tugas melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, di berbagai bidang termasuk pertanian pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional pendidikan dan keagamaan.

Yang perlu dicatat adalah data, informasi dan pengetahuan bukan barang netral nir-politis sebagaimana dipercaya berbagai pihak. Oleh Rejim Orde Baru, Suharto mengatur kewenangan BPS sebagai Biro yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang diatur oleh PP 16/1968 tentang Status Dan Organisasi Biro Pusat Statistik.

Tentunya, keberadaan BPS tidak harus berada di bawah Presiden sebagaimana dipraktekan oleh berbagai negara. Sebagai misal, di Inggris, Office for National Statistics sebagai kantor eksektutif UK Statistics Authority adalah lembaga non-department yang bertanggung jawab kepada Parlemen Inggris Raya.  Di Jepang, Statistics Bureau (BPS) berada di bawah komando Ministry of Internal Affairs and Communications.

BPS Jepang merupakan kembaran dari Dirjen Perencanaan Kebijakan yang keduanya memegang peran kunci terkait sistim statistik resmi Jepang. Membawa sistim perencanaan kebijakan publik berada satu atap dengan sistim statistik mungkin menjadi contoh yang baik terkait pembangunan berbasis data. Data historis Jepang dimulai sejak tahun 1868. Data-data terkait informasi lahan, agaria, pendidikan, ekonomi, budaya sudah di lakukan lebih dari 100 tahun. Kontinuitas pengelolaan data yang bertujuan menginformasikan sistem perencanaan pembangunan merupakan kunci kemajuan Jepang.

Memanfaatkan Data dan Pengetahuan di Indonesia dan NTT
Data belum sepenuhnya menjadi tumpuan menuju perancangan program pembangunan. Prioritas alokasi dan transfer perlu mengikuti tingkat kemiskinan dan kerentanan. Sayangnya, praktek dominan mungkin lebih condong kepada lobi-lobi anggaran di mana politisi dan kepala-kepala daerah lebih memprioritaskan 'orang kita, daerah kita' dan 'konstituen kami' lebih dulu. Alhasil, segala bentuk pemetaan kemiskinan dan kerentanan hanya direduksi ke tingkat pamer dan pajangan. Tidak lebih!

Saat debat kandidat Gubernur NTT yang dibuat dalam format pemaparan visi-misi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) NTT dan Forum Academia NTT Febuari 2013 silam. Saat itu, semua kontestan yang menjadi opponent Frenly, datang dengan menggunakan data prematur yakni hanya bermodalkan NTT Dalam Angka 2012. Tidak ada debat substantif terkait progress dari pembangunan NTT. Alhasil, para opponent  tidak mampu melihat kelemahan FREN (Lebu Raya-Funay) di era 2008-2013. Yang menarik adalah tim penasihat Frenly (Lebu Raya-Litelnoni) juga kurang mampu mengkapitalisasi keberhasilan Lebu Raya - misalkan yang bersifat historis terutama 'revolusi diam' di sektor peternakan.

Salah satu indikasi ketidak-pedulian soal data dan pengetahuan juga terlihat dari ketidakmampuan para pejabat tinggi kita dalam memahami data. Sekitar bulan Mei dan Juni 2013, seorang sahabat dekat melobi pimpinan Biro Hukum agar mendigitalkan semua Perda NTT. Proses digitalisasi diberikan secara gratis oleh kami, didukung staf dan relawan-relawan muda. Rencananya akan kami bagikan ke Pemda secara gratis pula. Salah satu pemikiran kerja-kerja kerelawanan kami adalah karena untuk menyelamatkan dokumen Perda-Perda NTT sejak tahun 1958. Saya diberitahu bahwa oleh pimpinan Biro Hukum yang awalnya mau kemudian mempersulit (menolak). Tepatnya tanggal 9 Agustus 2013, semua dokumen-dokumen itu telah menjadi abu karena dimakan api. Hingga saat ini, kami sangat berduka atas hilangnya mata rantai regulasi dan hukum lokal NTT 5 dekade.

Sejarah Pemanfaatan Data Untuk Pembangunan
Kembali kepada data, di Jerman, sejarah penggunakan statistik sudah dimulai sejak abad 18.  Di abad 19, Jerman mendirikan Biro Statistik secara formal mirip Badan Pusat Statistik kita saat ini. Di daerah-daerah seperti Prusia, pendirian BPS sudah dimulai sejak 1805. Di Bavaria (Munchen dan sekitarnya), BPS di mulai tahun 1808. Di Württemberg (Stuttgart dan sekitarnya), BPS sudah dikenal sejak 1820. Di tahun 1834, lembaga Jerman bernama Deutscher Zollverein  (Federation of German states for customs and trade purposes) sudah mengembangkan statistik lintas wilayah terutama data perdagangan luar negeri dan sensus penduduk. Di tahun 1872, Jadi tradisi penggunaan data sebagai basis kompetisi perdagangan dan pembanguan sudah dikenal oleh Jerman lebih dari 100 tahun sebelum Indonesia mengenalnya di awal abad 20.

Secara historis, di Indonesia, Keberadaan BPS yang terpusat menunjukan bagaimana kontrol pemerintah atas pembangunan melalui data sebagai sesuatu yang perlu. Sayangnya di daerah, Pemerintah tidak melihat secara jelas sifat kontrol dari data. Desentralisasi sistim data statistik juga belum sepenuhnya terjadi sehingga daerah cenderung hanya melaporkan sesuai format dan template pusat. Hasil-hasil produksi khas lokal cenderung tidak tercatat.

UU 16/1997 tentang Statistik memiliki cita-cita di mana diamini bahwa "statistik penting artinya bagi  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945". Bentukpun berganti dari Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Sifat yang dijunjung adalah keterpaduan,  keakuratan dan kemutakhiran.

Sayangnya, spirit dominan dari pemerintah dan pemerintah daerah dan BPS masih di dominasi oleh spirit pengumpulan. Sedangkan proses penyebaran sering dibatasi oleh data online yang terbatas. Sedangkan rakyat disuruh membayar data-data yang sering dikenai Rp. 150,000 per dokumen PDF. Tidak heran kalau peneliti-peneliti kita seringkali kalah sebelum bertarung dibanding peneliti-peneliti internasional karena hanya yang punya Dolar yang mampu beli. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seringkali dikianati oleh regulasi statistik yang bersifat tertutup. Artinya, selama sejak Orde Baru menempatkan BPS dibawah kekuasaan politik tertinggi (Presiden), BPS masih belum mampu membebaskan diri untuk menjadi pelayan publik.

Sedangkan di pihak lain, Pemerintah dan Pemerintah Daerah seringkali 'galak' dan bertindak sebagai anjing penjaga data namun tak pernah mampu menjadi produsen pengetahuan yang menginformasikan kebijakan publik. Seharusnya data dan pengetahuan menjadi alat pembebasan yang melepaskan belenggu kemiskinan dan kebodohan. Datangnya era pimpinan daerah yang sadar data, sadar pengetahuan masih di nanti. Kalau saja ada pemimpin daerah yang 'progressive', maka cukup mengalokasi anggaran information clearing house yang dihubungkan dengan BPS-BPS kabupaten/kota dan tidak perlu menunggu bantuan internasional maupun pusat.

Membangun negeri sudah seharusnya dengan data dan pengetahuan tanpa slogan kosong. Kita tertinggal dari Jerman selama 200 tahun. Tertinggal dari Jepang selama 150 tahun. Jadi walaupun pemimpin eksekutif maupun wakil rakyat kita mulai gandrung dengan gelar Doktor atau PhD (entah dengan muslihat tesis bayaran ataupun ghost writer), ternyata komitmen terkait data dan pengetahuan masih harus dicari dan ditunggu lebih lama. Kita tidak harus tertinggal lebih lama. Kami menanti perubahan! *

Sumber: Pos Kupang Cetak, Kamis (16/1/2014)

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved